TPID Kabupaten Badung Kembali Jadi Nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Jawa Bali
Penyerahan sertifikat Nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa Bali dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Badung pada HLM, Selasa (26/9/2023). (Foto: BI Bali)
BADUNG,
PERSPECTIVESNEWS- TPID Kabupaten Badung kembali menjadi nominasi TPID Kab/Kota
Berprestasi Kawasan Jawa Bali.
Hal ini mengemuka saat diselenggarakan High Level Meeting
(HLM), Selasa (26/9/2023), bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung yang dipimpin
Wakil Bupati Badung dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Bali, pimpinan dan perwakilan OPD terkait serta Camat se-Kabupaten
Badung.
Pada kesempatan ini, dilakukan simbolis penyerahan
sertifikat Nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa Bali dari Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa menyampaikan apresiasi
kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Perum Bulog Kanwil Bali,
Badan Pusat Statistik (BPS) serta OPD terkait atas dukungan yang diberikan
sehingga TPID Kabupaten Badung kembali menjadi nominasi TPID Kab/Kota
Berprestasi Kawasan Jawa Bali.
Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada
Rakornas Pengendalian Inflasi tanggal 31 Agustus 2023, Suiasa mendorong agar
penyerapan APBD dapat dilakukan dengan efektif, khususnya untuk pengendalian
inflasi. Selain itu perbaikan saluran irigasi juga perlu mendapat perhatian.
Selanjutnya, Suiasa menyampaikan, para Camat perlu hadir
dalam rapat TPID dan turun langsung untuk menyadarkan masyarakat pentingnya
menjaga inflasi apalagi tahun 2024 mendatang Kabupaten Badung akan menjadi Kota
Inflasi yang dihitung dan diumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulan.
Sebagai daerah yang menjadi pusat sebagian besar pariwisata
di Bali, menurutnya Badung perlu lebih seksama dalam menjaga keseimbangan supply dan demand bahan pangan agar tidak memicu terjadinya inflasi.
Untuk menjaga inflasi dan menjamin ketersediaan bahan pangan
pokok ke seluruh wilayah, keterlibatan BUMDes di 46 desa di Kabupaten Badung
juga perlu ditingkatkan. Untuk itu, diharapkan Perumda dapat segera menjalin
kerja sama dengan BUMDes.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A.
Diah Utari mengatakan, masih tingginya inflasi mendorong tetap tingginya suku
bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama Federal Funds Rate AS yang
mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
“Ketidakpastian pasar keuangan global mengakibatkan tekanan
aliran modal keluar dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang termasuk di
Indonesia,” terang Diah Utari.
Dalam kaitan ini, Bank Indonesia berupaya untuk menjaga
stabilitas nilai tukar agar tekanan inflasi yang bersumber dari imported inflation dapat dimininalisir.
Diah juga menyampaikan beberapa faktor yang perlu diwaspadai
karena dapat meningkatkan angka inflasi ke depan yaitu harga beras yang masih
terus menunjukkan peningkatan serta kenaikan harga BBM non subsidi per 1
September 2023.
Pada kesempatan ini, Diah juga menyampaikan beberapa
rekomendasi, antara lain (1) Kabupaten Badung perlu mempersiapkan diri sebagai
kota IHK mulai 2024; (2) Penerapan program closed loop yang menerapkan
kemitraan agribisnis dari hulu ke hilir agar tercipta efisiensi yang berdaya
saing dan berkelanjutan dengan melibatkan Perumda setempat; (3) Meningkatkan
penyaluran SPHP melalui peningkatan jumlah Toko Pangan Kita (TPK) atau warung
penyalur SPHP lainnya; (4) Penguatan peran Perumda setempat sebagai offtaker produk pangan; (5) Meningkatkan
frekuensi operasi pasar; serta (6) Meningkatkan efektivitas kerja sama antar
daerah, diantaranya dalam penggunaan sarana penyimpanan produk hortikultura
seperti Controlled Atmosphere Storage (CAS).
(lan/*)