Wali Kota Jaya Negara saat menerima penghargaan dari KPK RI yang diserahkan
Inspektur Khusus Kemendagri, Teguh Narutomo serangkaian Rakorda
Pencegahan Korupsi Wilayah V KPK RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor
Gubernur Bali, Kamis (2/5/2024). (Foto: Humas Dps)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kota Denpasar ditetapkan sebagai Pemerintah Daerah dengan penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Terbanyak Tahun 2023.
Penghargaan diserahkan langsung Inspektur Khusus Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo bersama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko yang diterima Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara serangkaian Rakorda Pencegahan Korupsi Wilayah V KPK RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (2/5/2024).
Hadir PJ. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, Kepala Daerah Korsup Wilayah V, serta undangan laiNnya.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersatu-padu mewujudkan tujuan negara dengan mencegah dan memberantas korupsi.
“Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan semua orang bisa tergoda. Dimana, dalam upaya pencegahan korupsi, sambungnya, KPK memiliki 3 trisula atau strategi yang dilakukan yakni penindakan, pencegahan dan pendidikan antikorupsi,” jelas Didik.
Ada tiga pendekatan, yakni pertama, tindakan berupa operasi tangkap tangan. Itu untuk memberikan efek jera atau rasa takut untuk korupsi. Kedua, ada pencegahan, ini mengatur atau memperbaiki sistem untuk menghambat jalan supaya orang tidak bisa korupsi lagi, semua dibatasi.
“Terakhir adalah pendidikan kita mengajarkan perilakunya atau membangun budaya antikorupsi, dan ini perlu peran serta smua pihak, termasuk masyarakat,” ajaknya.
Sementara, Wali Kota Jaya Negara mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraih Pemkot Denpasar.
Hal ini merupakan kesuksesan bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar dalam mengelola penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Terbanyak Tahun 2023.
Lebih lanjut dikatakan, penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras dan inovasi Pemkot Denpasar diakui Pemerintah Pusat yang dalam hal ini KPK RI.
Tentunya dengan prestasi ini kedepan Pemkot Denpasar terus berupaya maksimal mewujudkan transparansi dan kepatuhan dalam rangka mewujudkan Good Governance.
"Penghargaan ini akan kami jadikan motivasi untuk terus berusaha memberikan inovasi dan program kerja dalam mendukung terciptanya Good Governance," ujar Jaya Negara. (ays/hum)