Para pembicara menerima sertifikat Forum Diskusi Nasional Media Peduli LPD 2024, sinergi PWI Bali dengan BKS-LPD Bali, Rabu (18/12/2024). (Foto: Perspectives)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggandeng BKS-LPD Provinsi Bali, menggelar Forum Diskusi Nasional Media Peduli LPD 2024 memperingati 40 tahun perjalanan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) di Bali.
Dalam diskusi bertema ‘Sinergitas Penguatan Ekonomi Desa Adat Bersama LPD’ yang dimoderatori I Gusti Ngurah Dibia, hadir Anggota DPD RI, Dr. IB Rai Dharmawijaya Mantra, SE., MSi, Kajati Bali, Kapolda Bali, Kadis PMA Bali, Patujuh MDA Bali dan Ketua BKS LPD Bali, berlangsung di Gedung PWI Bali, Rabu (18/12/2024).
Plt Ketua PWI Bali I Wayan Dira Arsana dalam sambutannya menyampaikan, pers anggota PWI Bali dan komunitas pers, berkomitmen mendukung penuh bagaimana LPD bertransformasi dalam melakukan penguatan ekonomi kemasyarakatan di Bali.
“Pers dalam fungsinya sebagai penyambung informasi, kritik dan pendapat, tentu akan tetap menjalankan fungsi-fungsinya, sehingga ketika pers memberitakan yang baik tentang LPD, itu adalah sebuah darma bakti pers untuk membangun penguatan persepsi terhadap LPD. Persepsi itu patut kita perkuat untuk membangun pengembangan LPD desa adat serta mengembangkan solidaritas desa adat di tengah destruksi pergerakan ekonomi saat ini,” ungkap Dira Arsana yang juga Pimred Bali Post ini.
IB Rai Dharmawijaya Mantra, menjadi salah satu pembicara yang menekankan pentingnya strategi penguatan karakteristik perekonomian Bali. (Foto: Dok)
IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam kesempatan itu menekankan pentingnya strategi penguatan karakteristik perekonomian Bali berlandaskan kearifan lokal.
Disebutkan, perlu ada perbaikan tata kelola LPD, sebab tidak sedikit pengurus LPD bergaya mewah sedangkan yang menyimpan dana adalah pelaku UMKM yang mengejar upah harian, sehingga muncul rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap keberadaan LPD dan Bendesa.
“Permasalahan tata kelola di dalam LPD, disebabkan karena ketidakharmonisan antara Bendesa sebagai Ex-Officio dan pengurus LPD, sehingga timbul suatu ketidakjujuran dalam akuntabilitas keuangan LPD. Kesadaran masyarakat tentang hakikat LPD juga masih belum optimal. Banyak yang tidak paham LPD adalah lembaga hybrid yang mengawinkan nilai tradisi dan manajemen modern dalam tata kelolanya. LPD berbeda dengan lembaga keuangan perbankan. LPD bukan bussiness enterprise murni, terdapat nilai sosio-kultural di dalamnya. Jadi jangan menambah core bisnis dalam LPD,” tutur mantan Wali Kota Denpasar ini.
Rai Mantra juga menegaskan, LPD tidak akan bisa sebesar lembaga keuangan lainnya, karena levelnya ada di skala mikro sementara tujuan LPD adalah membantu desa adat dalam menjalankan fungsi kulturalnya.
“Ketika LPD ingin besar maka harus berada pada level Meso (tingkat menengah yang berada di antara tingkat mikro dan makro-red). Jika mengembangkan core bisnis, yang terjadi adalah perilaku koruptif di tataran pengurus & prajuru adat,” sebut Rai Mantra mengingatkan.
Ketua BKS-LPD Provinsi Bali, Drs. Nyoman Cendikiawan, SH, MSi menyampaikan makna penting kolaborasi atau sinergitas antara komunitas pers dan pers anggota PWI Bali dengan BKS-LPD Bali dalam turut menguatkan perekonomian desa adat.
“Penting adanya sinergi kebersamaan (PWI dan BKS-LPD) untuk memperkuat pondasi ekonomi utamanya UMKM di pedesaan agar ada keseimbangan dan pemerataan dalam upaya mencapai hasil yang maksimal,” tutup Cendikiawan.