Komite IV DPD RI bersama narasumber dan
perwakilan Universitas Udayana dalam pelaksanaan Uji Sahih RUU tentang
Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) di Aula Gedung Pascasarjana Unud Denpasar, Jumat (4/7/2025). (Foto: perspectivesnews/Angga)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS - Komite IV Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang
(RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kegiatan ini berlangsung di Aula Gedung
Pascasarjana Universitas Udayana, Kampus Sudirman, Denpasar, Jumat (4/7/2025).
Uji Sahih ini merupakan bagian dari tugas
legislatif Komite IV DPD RI dalam pembahasan RUU PNBP. Dalam kegiatan ini
Komite IV DPD RI menggandeng Universitas Udayana sebagai mitra pelaksana.
Dalam diskusi ini menghadirkan empat
narasumber, tiga di antaranya berasal dari Universitas Udayana, yaitu Dr. Made Gde Subha
Karma Resen, SH., MKn (Koordinator Prodi Sarjana Ilmu Hukum FH Unud), Dr. Kadek
Sarna, S.H., M.Kn (Akademisi FH Unud), Dr. I Gusti Ngurah Agung Suaryana, MSi.,
Ak (Wakil Dekan II FEB Unud), serta I Gede Yoga Permana, SE., M.AP (Kepala Subbidang
Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Badung).
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama
dan Informasi Universitas Udayana, Prof. I Putu Gede Adiatmika, mewakili rektor dalam sambutannya,
menyampaikan apresiasi atas kepercayaan DPD RI yang telah memilih Universitas
Udayana sebagai mitra dalam forum strategis ini.
Menurutnya, kolaborasi ini mencerminkan
sinergi antara lembaga legislatif dan institusi pendidikan tinggi dalam
merumuskan regulasi yang responsif, partisipatif, dan berpihak pada rakyat.
"Sebagai institusi akademik, Unud berkomitmen mendukung
proses legislasi melalui kajian ilmiah yang mendalam serta kami berharap
masukan dari akademisi Unud nantinya dapat melengkapi kajian yang sudah disiapkan sebelumnya
sehingga undang-undang terkait PNBP semakin komprehensif," ujarnya.
Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawardi,
menyampaikan bahwa RUU ini masuk dalam longlist Prolegnas Jangka Menengah
2025–2029 dengan nomor urut 56, sebagai inisiatif DPR, dan turut diusulkan oleh
DPD. Ia menekankan bahwa penerapan UU PNBP selama ini masih menghadapi
tantangan, antara lain lemahnya sistem pengawasan dan ketidakpastian mengenai
hak-hak daerah dalam pemanfaatan PNBP.
“Perubahan terhadap UU PNBP merupakan
kebutuhan yang strategis dan mendesak, demi memperkuat ketahanan fiskal,
meningkatkan kualitas layanan publik, serta mewujudkan keadilan fiskal
antar-daerah,” jelas Nawardi.
Kegiatan diawali dengan paparan dari Tim
Ahli RUU DPD RI, Prof. Dr. Tjip Ismail, MM., MBA, mengenai poin-poin perubahan
dalam regulasi PNBP yang tengah dibahas. DPD RI berharap forum ini dapat memberi
kontribusi nyata dalam penyempurnaan RUU dan pada akhirnya mendorong pemerataan
kesejahteraan serta kemandirian fiskal di seluruh daerah Indonesia. (angga)