Sekda Dewa Indra memimpin High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Rabu (10/6). (Foto:Humas-Prov.Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali untuk memperketat pengawasan ketersediaan bahan pokok. Langkah antisigap ini dilakukan guna menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan yang jatuh pada 17 Juni dan 27 Juni 2026.
Arahan tersebut ditegaskan Dewa Indra saat memimpin High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Rabu (10/6).
“Pengawasan sudah kita lakukan sejak sekarang mengingat Hari Raya Galungan dan Kuningan semakin dekat. Masyarakat juga mulai membeli berbagai kebutuhan, mulai dari bahan pangan pokok, daging, bumbu dapur, LPG, hingga sarana upacara seperti bahan banten dan penjor,” ujar Dewa Indra.
Ia menambahkan bahwa intensitas pemantauan tidak boleh mengendur, bahkan harus tetap terjaga hingga beberapa hari pasca-Hari Raya Kuningan. Hal ini krusial untuk memastikan stabilitas stok sekaligus meredam potensi kecemasan di tengah publik.
“Kita wajib menginformasikan secara luas bahwa ketersediaan kebutuhan masyarakat dalam kondisi aman. Dengan demikian, masyarakat tidak melakukan panic buying yang berpotensi menimbulkan penimbunan dan kelangkaan barang di lapangan,” katanya.
Selain memastikan keamanan stok, Dewa Indra menggarisbawahi pentingnya kelancaran distribusi agar komoditas pangan mudah diakses dan tepat sasaran. Kerja sama strategis antar-Satuan Tugas (Satgas) Pangan kabupaten/kota se-Bali wajib diperkuat melalui sistem subsidi silang antardaerah (KAD). Jika satu wilayah kekurangan pasokan, daerah lain yang surplus siap menyuplai.
“Sebagai contoh, Kabupaten Buleleng memiliki ketersediaan cabai mencapai 76,48 ton dengan kebutuhan sekitar 5,34 ton, bawang merah 145,93 ton dengan kebutuhan 5,93 ton, serta bawang putih 191,42 ton dengan kebutuhan 9,52 ton. Kelebihan stok ini dapat dikolaborasikan dengan kabupaten lain yang mengalami kekurangan sehingga distribusi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, memaparkan bahwa angka inflasi tahunan Bali hingga Mei 2026 berada di level 2,99 persen. Menurutnya, kesenjangan pasokan dan kebutuhan antarwilayah menjadi salah satu pemicu fluktuasi inflasi. Oleh sebab itu, BI menekankan pentingnya monitoring berkala di lapangan untuk komoditas sensitif seperti beras, cabai, bawang, gula, daging, hingga LPG 3 kilogram.
Menjaga situasi tetap kondusif, Satgas Pangan Polda Bali juga bergerak simultan lewat fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Selain menggencarkan operasi pasar murah, aparat kepolisian berkomitmen memberikan sanksi tegas kepada oknum pelaku usaha yang kedapatan berspekulasi atau melakukan kecurangan.
Tindakan hukum serupa juga menyasar jaringan agen nakal yang terlibat praktik pengoplosan LPG demi meraup keuntungan ilegal. Sinergi ketat ini diharapkan mampu mengunci stabilitas harga, mengamankan pasokan hari raya, serta melindungi hak-hak konsumen di Bali. (*)