Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko usai rapat pembahasan terkait inisiasi ‘Pagar Digital’ Patroli Drone untuk pengawasan perbatasan, bersama perwakilan ITB, Selasa (30/6/2026), di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta. (Foto: Ist)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik
Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) dalam menginisiasi ‘Pagar
Digital’ guna pengawasan keimigrasian di perbatasan.
Hal
ini dijelaskan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko usai rapat
pembahasan bersama perwakilan ITB pada Selasa (30/6/2026), di Gedung Direktorat
Jenderal Imigrasi.
“Berawal
dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri Eksibisi Pertahanan
di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam
teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok ternyata
tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing
yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” tutur
Hendarsam.
“Dari
situlah saya terpikirkan untuk mencoba menggandeng kampus terbaik di Indonesia
di bidang teknologi untuk menginisiasi ‘Pagar Digital’, sistem pengamanan
perbatasan dengan menggunakan drone. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan
darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” lanjutnya.
Hendarsam
menambahkan, “Dari jumlah tersebut (3.111 km-red), hanya tersedia 18 PLBN (Pos
Lintas Batas Negara) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua dan
Nusa Tenggara Timur. Itupun ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya 7 Pos
Lintas Batas yang memang ada perlintasannya. Sisanya masih belum aktif atau
terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas,” sebutnya.
Berdasarkan
data perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari
hingga April 2026, volume pelintas resmi tercatat mencapai 679.867 orang.
Namun
demikian, tantangan sesungguhnya adalah mengawasi pelintas ilegal di
jalur-jalur tikus di sepanjang garis perbatasan. Kondisi tersebut diperparah
oleh keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan personel di area
konflik, serta tingginya kerentanan terhadap kejahatan lintas batas seperti
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan
penyelundupan komoditas.
“Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya,” papar Hendarsam.
Untuk
itu, Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB
sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone ini
dirancang untuk beroperasi nonstop 24 jam pada garis perbatasan dengan
memanfaatkan pasokan daya dari panel surya (solar panel).
Sistem
pengawasan udara ini akan mengombinasikan dua tipe drone yang bekerja dalam
satu kesatuan, yaitu Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang
dapat terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk melakukan
pemantauan perimeter jarak jauh; serta Drone Mantis, yang berfungsi melakukan
pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek begitu drone HALE
mendeteksi pergerakan mencurigakan. Sebelumnya teknologi ini telah
diimplementasikan di sektor agrikultur dengan hasil yang memuaskan.
“Pagar
digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan
kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time.
Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem
langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan
terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara
drastis,” tambah Hendarsam yang menegaskan bahwa hal ini menjadi keunggulan
dari sistem kolaborasi ini.
"Drone
juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah
pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal
yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat
dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak," papar Hendarsam.
Sebagai
rencana jangka panjang, program Pagar Digital ini diproyeksikan menjadi fondasi
utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan
keimigrasian nasional.
"Kerjasama
antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa
pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan
mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara
domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas
ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara
berkelanjutan," tutupnya. (lan/*)