Gubernur Koster saat menghadiri rakor dan monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota, di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6). (Foto: Humas-Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Provinsi Bali dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digagas pemerintah pusat. Menyikapi kepercayaan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk mempercepat implementasi program agar penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Komitmen itu disampaikan Koster saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI untuk meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bansos di Surabaya dan Bali pada Juli mendatang.
Pada kesempatan itu, Koster menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali sebagai salah satu daerah percontohan penerapan digitalisasi bantuan sosial.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun sejumlah tahapan pelaksanaan program. Namun, Koster mengakui capaian Bali berdasarkan indikator jumlah pendaftar hingga kini masih belum memuaskan karena dalam dua minggu terakhir masyarakat Bali disibukkan dengan pelaksanaan berbagai hari raya keagamaan.
“Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya. Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” ujarnya.
Ia optimistis proses pendaftaran dapat diselesaikan lebih cepat dengan menargetkan seluruh tahapan pendaftaran rampung paling lambat pada akhir Juli 2026. “Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Untuk mempercepat proses pendaftaran, Koster berharap dukungan pemerintah pusat melalui penambahan jumlah agen pendamping agar proses pendataan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat banjar.
“Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Dalam rakor tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program digitalisasi bansos. Ia meminta seluruh kepala daerah yang menjadi lokasi percontohan menjaga kekompakan agar target pendaftaran dapat segera tercapai.
Secara khusus, Luhut juga mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengawal implementasi program tersebut. “Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, rakor ini digelar dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), sekaligus memperluas piloting digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) di 43 kabupaten/kota.
Menurut Tito, percepatan implementasi program tersebut diharapkan menjadi cikal bakal Government Technology (GovTech) di Indonesia.
Rakor itu turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (*)