Wagub Giri Prasta menghadiri rapat konsultasi bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di The Meru Sanur, Kamis (2/7). (Foto: Humas-Prov.Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui penguatan investasi berkualitas, transformasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri rapat konsultasi bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, anggota DPD RI, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di The Meru Sanur, Kamis (2/7).
Dalam forum tersebut, Giri Prasta menjelaskan bahwa arah pembangunan Bali saat ini bertumpu pada transformasi struktur ekonomi melalui pendekatan Ekonomi Kerthi Bali. Kebijakan tersebut diperkuat dengan pengembangan ekosistem investasi satu pintu, akselerasi digital, kolaborasi lintas institusi vertikal, serta pemetaan peluang investasi prioritas yang selaras dengan karakteristik Bali.
Menurutnya, investasi di Bali tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali memprioritaskan pengembangan sektor-sektor strategis, seperti pertanian organik, energi bersih, industri berbasis budaya, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata budaya dan wellness tourism.
“Seluruh sektor ini harus saling bersinergi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, unggul, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat kualitas dan daya saing pariwisata berbasis budaya yang bermartabat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas destinasi, perluasan promosi di tingkat nasional maupun internasional, serta penguatan citra Bali sebagai destinasi unggulan dunia.
Sementara itu, pada sektor ekonomi kreatif dan digital, pemerintah membangun ekosistem yang mampu mendorong inovasi, meningkatkan kualitas produk, sekaligus memperluas akses pasar. Sektor tersebut diharapkan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menopang perekonomian Bali pada masa mendatang.
Di bidang energi, Giri Prasta menegaskan komitmen Bali mewujudkan Bali Mandiri Energi berbasis energi bersih. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, menekan polusi, serta mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon (Net Zero Emission/NZE), termasuk melalui optimalisasi pemanfaatan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT).
Untuk mendukung seluruh agenda pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat konektivitas ekonomi melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan. Langkah itu meliputi pembangunan jalan baru dan underpass, pengembangan pelabuhan di wilayah Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Selatan, serta integrasi infrastruktur darat, laut, dan udara dengan sistem transportasi publik modern.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil apabila daerah ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar lokasi pelaksanaan program nasional.
“Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata yang dihadapi daerah,” tegasnya.
Gusti Kanjeng Ratu Hemas menambahkan bahwa investasi tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya nilai realisasi maupun jumlah proyek yang dibangun. Lebih dari itu, investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya daerah, memperkuat pelaku usaha lokal, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum konsultasi tersebut, DPD RI berharap lahir langkah-langkah konkret yang mampu menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga investasi yang masuk benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)