Gubernur Koster paparkan Modul Ajar Literasi Keuangan Provinsi Bali dalam ajang Seleksi Financial Literacy Award 2026 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7). (Foto: Humas-Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS — Gubernur Bali, Wayan Koster, memaparkan secara virtual keberhasilan Modul Ajar Literasi Keuangan Provinsi Bali dalam ajang Seleksi Financial Literacy Award 2026 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7/2026). Di hadapan tiga penguji OJK, Koster menegaskan bahwa literasi keuangan kini menjadi instrumen strategis untuk menopang Haluan Pembangunan Masa Depan Bali 100 Tahun Bali Era Baru (2025–2125) menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Bali Unggul.
Tiga penguji OJK yang menghadiri pemaparan tersebut yakni Lektor Bidang Ekonomi Moneter dan Finansial UGM Muhammad Edhie Purnawan, M.A., Ph.D.; Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Rosy Wediawaty, S.E., M.Sc., M.S.E.; serta Plt. Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Andi Muhammad Yusuf.
Dalam paparannya, Gubernur Koster mengungkapkan bahwa program inovasi kerja sama Pemerintah Provinsi Bali dengan OJK Provinsi Bali ini telah menjangkau seluruh kabupaten/kota se-Bali. Hingga saat ini, modul tersebut telah diterapkan pada 23.198 peserta didik kelas X di 193 satuan pendidikan tingkat SMA dan MA.
Dampak substantif program ini tercermin dari perubahan perilaku siswa yang kian gemar menabung. Berdasarkan data Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, jumlah rekening Simpanan Pelajar (Simpel) di Bali melonjak drastis, dari 46.567 rekening pada Desember 2025 menjadi 104.217 rekening pada Mei 2026.
"Inilah bukti bahwa pendidikan mampu mengubah pengetahuan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi budaya. Melalui program ini, kita mulai melihat meningkatnya budaya menabung, bertambahnya rekening Simpanan Pelajar, meningkatnya kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal, serta tingginya kesadaran siswa mengelola keuangan secara bertanggung jawab," ujar Koster.
Lebih lanjut, Koster menjelaskan bahwa Bali dengan luas wilayah 5.590 kilometer persegi dan populasi 4,4 juta jiwa—terdiri dari 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.500 desa adat—memiliki dinamika ekonomi yang sangat tinggi. Perkembangan ekonomi digital di Bali turut memunculkan tantangan baru, seperti maraknya transaksi keuangan digital, investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga berbagai kejahatan finansial.
Melihat kondisi tersebut, Pemprov Bali menilai literasi keuangan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Kebijakan ini berakar pada kearifan lokal Sad Kerthi (enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan), khususnya Jana Kerthi, yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan yang harus dimuliakan dan ditingkatkan kualitasnya.
Prinsip ini terintegrasi penuh dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang memadukan sektor pembangunan manusia, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, lingkungan, hingga teknologi secara holistik. Program literasi keuangan sekaligus mendukung transformasi Ekonomi Kerthi Bali untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan mendorong terwujudnya Bali sebagai pulau digital.
Modul Ajar Literasi Keuangan disusun untuk merespons kebiasaan generasi muda yang akrab dengan ekosistem digital, seperti dompet digital dan perbankan elektronik. Melalui bantuan Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan, siswa tidak hanya diajarkan pengenalan uang secara sederhana, tetapi juga dikenalkan pada fungsi OJK, industri perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank (IKNB), hingga kanal pengaduan konsumen.
Program inovatif ini mengusung tiga tujuan utama yakni meningkatkan literasi dengan membekali siswa agar siap menjadi pengguna jasa keuangan yang bijak di masa depan, menyelaraskan materi edukasi keuangan di seluruh sekolah, dan memastikan peserta didik di wilayah perdesaan maupun perkotaan memperoleh mutu pendidikan keuangan yang setara tanpa kesenjangan.
Indikator keberhasilan modul ini diukur dari terbentuknya tiga aspek utama pada diri siswa, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) keuangan yang bertanggung jawab.
Ke depan, Pemprov Bali berkomitmen memperluas jangkauan program ini ke jenjang SMK, SLB, SMP, hingga perguruan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi, literasi keuangan akan diintegrasikan melalui program KKN Tematik hasil kolaborasi Pemprov Bali dengan kampus-kampus di Bali.
Menutup pemaparannya, Gubernur Koster menggarisbawahi tiga nilai utama dari program ini: unggul secara dampak kebijakan karena masuk dalam kerangka pembangunan daerah; terjamin secara keberlanjutan lewat perluasan jenjang edukasi; serta siap dijadikan replikasi nasional bagi provinsi lain di Indonesia melalui pengintegrasian kurikulum, platform digital, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan kebijakan daerah secara utuh. (*)