Puluhan sopir logistik lintas Jawa-Bali yang tergabung dalam berbagai organisasi, termasuk Gerakan Aliansi Pengemudi Bali (GAPIBA), mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jembrana pada Senin (20/7/2026). (Foto: Ist/Perspectives).
JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS- Puluhan sopir logistik
lintas Jawa-Bali yang tergabung dalam berbagai organisasi, termasuk Gerakan
Aliansi Pengemudi Bali (GAPIBA), mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jembrana pada
Senin (20/7/2026).
Mereka menyuarakan keresahan mendalam terkait seringnya
terjadi kemacetan di jalur penyeberangan Gilimanuk-Ketapang sekaligus dengan
tegas menolak rencana pemindahan pelabuhan logistik ke Celukan Bawang,
Buleleng.
Kedatangan para pengemudi ini diterima langsung oleh
pimpinan dan anggota DPRD Jembrana, serta dihadiri oleh jajaran Polres
Jembrana, Dandim Jembrana, Dinas PUPRPKP Jembrana, perwakilan PT ASDP Indonesia
Ferry, dan KSOP Ketapang.
Perwakilan sopir, Sugihartoyo, membeberkan bahwa kemacetan
di kawasan tersebut bukan lagi masalah musiman saat hari raya, melainkan sudah
menjadi makanan sehari-hari selama berbulan-bulan. Menurutnya, pemindahan jalur
logistik ke Celukan Bawang bukanlah solusi, melainkan beban baru.
"Jika harus memutar jalur dari Celukan Bawang kembali
ke arah Cekik atau Gilimanuk, jaraknya sangat jauh. Biaya operasional (cost)
yang ditanggung sopir akan membengkak, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga
barang-barang kebutuhan masyarakat," ujar Sugihartoyo.
Ia menegaskan, akar masalahnya adalah ketimpangan
infrastruktur: Pelabuhan Ketapang memiliki 9 dermaga, sedangkan Gilimanuk hanya
memiliki 7 dermaga untuk melayani 28 kapal yang beroperasi. Solusi paling logis
adalah penambahan dermaga di Gilimanuk, bukan memindahkan pelabuhan.
Suasana rapat sempat menghangat ketika sopir lain bernama
Gopur membongkar adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan manipulasi
antrean di lapangan.
Ia menyebut ada oknum yang sengaja memanfaatkan situasi
krodit demi meraup keuntungan pribadi dengan memprioritaskan bus dan travel
untuk menyalip antrean.
Merespons tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana,
Ni Made Sri Sutharmi, menyatakan komitmennya untuk berdiri di pihak para sopir
dan masyarakat Jembrana.
Pihaknya kini tengah mengkaji pemanfaatan aset lahan Pemkab seperti area kargo dan parkir manuver untuk dikerjasamakan dengan ASDP
guna pembangunan dermaga baru.
Terkait regulasi pemindahan pelabuhan logistik oleh Pemerintah Pusat, Sri Sutharmi mendesak agar kebijakan tersebut dikaji ulang karena berdampak langsung pada nadi perekonomian warga Gilimanuk yang menggantungkan hidup pada sektor jasa pelabuhan.
DPRD Jembrana memastikan akan segera menggelar rapat kerja
teknis melalui Komisi II dan berjanji akan mengawal langsung aspirasi ini
hingga ke level kementerian terkait dan DPR RI.
Selain itu, pihak manajemen ASDP akan segera dipanggil untuk
memberikan klarifikasi terkait buruknya pelayanan dan isu pungli yang
dikeluhkan para sopir. (dik)