DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS — Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh jajaran perangkat daerah bekerja maksimal guna mengejar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Penekanan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Selasa (18/8/2026).
Gubernur Koster menegaskan pentingnya dukungan anggaran dalam merealisasikan berbagai program pembangunan daerah yang telah dirancang. Ia mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk membuat terobosan dan berinovasi guna mengoptimalkan penerimaan daerah.
"Kita banyak program, tak akan bisa jalan kalau tanpa dukungan anggaran," kata Gubernur Koster dalam arahannya.
Ia meminta seluruh jajaran Pemprov Bali memiliki pemahaman yang sama terkait hal tersebut. Gubernur Koster juga memotivasi jajarannya agar berlomba memberikan kinerja terbaik demi meninggalkan warisan (legacy) yang membanggakan, tidak hanya bagi OPD terkait tetapi juga Pemprov Bali.
"Jangan kerja biasa-biasa saja. Datang jam delapan, pulang jam empat," tegasnya.
Pelaksanaan rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal April 2026, yang mana telah disepakati adanya penambahan target pendapatan sebesar 10 persen pada setiap OPD penghasil.
Berdasarkan paparan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Dewa Tagel Wirasa, realisasi PAD hingga 14 Agustus 2026 telah mencapai Rp2.499.175.145.467 atau sebesar 58,95 persen dari target induk yang ditetapkan, yakni Rp4.239.252.167.568. Realisasi penerimaan tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Koster memberikan perhatian khusus pada upaya perangkat daerah penghasil, antara lain Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Badan Penghubung, Disparda, PUPRKim, Disnaker dan ESDM, Dinkes, RS Mata Bali Mandara, RSU Bali Mandara, RS Dharma Yadnya, serta Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama.
Gubernur Koster meminta agar sejumlah layanan daerah yang memungkinkan untuk dikembangkan secara komersial dapat dikelola dengan meniru pola kerja swasta. Sementara itu, Bapenda didorong untuk mengintensifkan pola jemput bola guna mengejar para penunggak pajak kendaraan agar segera memenuhi kewajibannya. (*)