Sekda Dewa Indra membuka kegiatan “Pemenuhan Hak Anak Melalui Penguatan Peran Keluarga dan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan” di Aula Jempiring Bappeda Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (20/8). (Foto: Humas-Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Menurutnya, memastikan tumbuh kembang anak secara optimal tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga harus diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Hal tersebut ditegaskan Sekda Dewa Indra saat membuka kegiatan “Pemenuhan Hak Anak Melalui Penguatan Peran Keluarga dan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan” di Aula Jempiring Bappeda Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (20/8/2026).
Dewa Indra menyampaikan, anak memiliki posisi strategis bagi keluarga maupun keberlanjutan bangsa. Orang tua pada umumnya berupaya memberikan yang terbaik agar anak tumbuh sehat, berpendidikan, berkarakter, dan mampu mengembangkan potensinya. Meskipun masih ada kasus kepentingan anak terabaikan oleh orang dewasa, ia menilai hal tersebut sebagai sebuah anomali.
“Anak adalah aset yang sangat penting, baik bagi keluarga maupun bangsa. Karena itu, bagaimana perhatian kita terhadap anak, bagaimana kita memenuhi hak-haknya, akan sangat menentukan kualitas mereka di masa depan,” ujar Dewa Indra.
Ia menambahkan, perhatian keluarga perlu ditopang oleh kebijakan pemerintah yang menjamin hak dasar anak. Dewa Indra menekankan agar anak tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, melainkan diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi, khususnya dalam kebijakan yang berkaitan langsung dengan masa depan mereka.
“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membuat penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi bangsa kita. Penilaian tersebut harus menjadi pondasi untuk mendorong kemajuan pembangunan dan kualitas SDM,” katanya.
Lebih lanjut, Dewa Indra menggarisbawahi bahwa kekayaan sumber daya alam maupun posisi geografis strategis tidak otomatis menjamin kemajuan suatu daerah tanpa didukung SDM berkualitas. Sebaliknya, daerah dengan sumber daya alam terbatas dapat berkembang jika memiliki SDM yang unggul sejak dini melalui akses kesehatan dan pendidikan yang baik.
“Ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM harus dimulai sejak anak-anak. Ketika hak dasar anak terpenuhi, mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas dan pada akhirnya menjadi kekuatan bagi pembangunan daerah dan bangsa,” ungkapnya.
Saat ini, seluruh kabupaten/kota di Bali telah masuk dalam kategori Kabupaten/Kota Layak Anak. Dewa Indra berharap capaian tersebut tidak sekadar menjadi predikat administratif, tetapi terealisasi dalam kebijakan, program, pelayanan publik, dan lingkungan sosial yang melindungi anak.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang serta partisipasi anak.
“Semoga kegiatan ini dapat memberikan insight yang baik, sehingga pelaksanaan kebijakan di Pemerintah Provinsi Bali ke depan semakin baik dan semakin mampu memenuhi hak-hak anak,” pungkasnya.
Acara tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Dewa Ayu Eka Putri serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III, Rr. Endah Sri Rejeki, S.E., MIDEA, Ph.D. Melalui forum ini, diharapkan terbangun pemahaman dan komitmen bersama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang ramah dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. (*)