Forum dialog strategis Balinomics yang digelar BI Bali, Rabu (9/9/2026), mengusung tema "Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali", diikuti penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian serta perikanan bagi kelompok subak dan nelayan lokal. (Foto: BI Bali)
BALI, PERSPECTIVESNEWS- Bank
Indonesia menggelar forum dialog strategis Balinomics di Padma Resort Legian
Bali, Rabu (9/9/2026), mengusung tema "Menjaga Stabilitas dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali".
Forum ini mempertemukan unsur pemerintah
daerah, otoritas moneter, akademisi, perbankan, asosiasi industri, pelaku UMKM,
hingga Majelis Desa Adat untuk merumuskan langkah konkret dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi Bali yang berdaya tahan, inklusif dan berkelanjutan.
Forum Balinomics ini turut dirangkaikan
dengan penyerahan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bali Triwulan II-2026
dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Bali, serta penyaluran bantuan
sarana dan prasarana pertanian serta perikanan bagi kelompok subak dan nelayan
lokal.
Penyampaian LPP Triwulan II-2026 serta sarana
dan prasarana tersebut merupakan salah satu bentuk advisory Bank Indonesia
kepada pemerintah daerah serta dukungan Bank Indonesia terhadap sektor
pertanian dan perikanan Bali.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, memaparkan bahwa perekonomian Bali
pada Triwulan II-2026 mencatatkan kinerja positif dengan tumbuh sebesar 5,78%
(yoy), melampaui rata-rata nasional.
Inflasi Bali pada bulan Agustus 2026 yang
sebesar 3,45% (yoy) masih terjaga dalam kisaran target, berperan penting dalam
menjaga daya beli masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi Bali.
Tetap Tumbuh di Kisaran 5,4%-5,9%
Penyerahan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bali Triwulan II-2026 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Bali. (Foto: BI Bali)
Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan
perekonomian Bali tetap tumbuh kuat pada kisaran 5,4%-5,9% dengan dua tantangan
fundamental yang memerlukan perhatian bersama, yaitu: Ketergantungan Sektoral
yang masih terkonsentrasi pada sektor tersier/pariwisata, sehingga rentan
terhadap gejolak eksternal, dan Konsentrasi investasi dan aktivitas ekonomi
yang masih didominasi wilayah Bali Selatan (Sarbagia).
Mewakili Gubernur Bali, Koordinator Kelompok
Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Prof. Dr. drh. I Made
Damriyasa, M.S., menegaskan kembali arah Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (Perda
No. 4 Tahun 2023) dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Prof. Damriyasa menekankan, transformasi ekonomi
pascapandemi COVID-19 menuntut keterhubungan 6 (enam) sektor unggulan:
pertanian dalam arti luas, kelautan/perikanan, industri manufaktur,
IKM/UMKM/koperasi, ekonomi kreatif & digital, serta pariwisata.
“Yang dibangun bukan sekedar diversifikasi sektor, tetapi keterhubungan antar sektor”, tegas Prof. Damriyasa.
Sebagai narasumber, kegiatan ini menghadirkan Josua Pardede (Chief Economist Permata Bank), Aradhita Priyanti (Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur / PT SMI) dan Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. (Ketua BPD PHRI Bali / Wakil Gubernur Bali 2018–2023).
Josua Pardede menyoroti dinamika global
seperti ketegangan geopolitik Timur Tengah yang menekan harga minyak/avtur dan
melemahkan mobilitas penerbangan internasional.
Ia memaparkan, pertumbuhan Bali pada triwulan II banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah dan proyek konstruksi, sementara
sektor transportasi-pergudangan sempat terkontraksi.
Untuk menjawab bottleneck belanja dan investasi, Josua merekomendasikan 8 Quick Wins, di antaranya: front-loading belanja modal APBD dan DAK fisik dan optimalisasi SILPA, perluasan paket mitigasi El Niño di sektor pertanian, operasi pasar dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), diplomasi kapasitas rute penerbangan alternatif, perluasan penyaluran KUR sektor primer (minimal 30%), penyiapan pipeline 10 proyek investasi di luar Bali Selatan, peningkatan kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), dan penguatan peran LPD dan Desa Adat sebagai ujung tombak distribusi MBG, KDMP dan KUR.
Ia juga mengingatkan pentingnya menekan
economic leakage (kebocoran nilai tambah keluar daerah).
Sementara Aradhita selaku Special Machine Vehicle Kementerian Keuangan memaparkan kesiapan PT SMI dalam mendukung pembiayaan daerah melalui skema pinjaman publik, pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta jasa konsultasi dan penyiapan proyek (project development).
“Pembiayaan PT SMI menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang ketat serta asesmen kelayakan untuk memastikan pembiayaan merupakan proyek yang sustainable dan juga selaras dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup,” jelas Aradhita.
Pariwisata untuk Bali
Tokoh pariwisata Cok Ace mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun paradigma: "Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata".
Ia menggarisbawahi perlunya menata daya
dukung lingkungan (carrying capacity), mengatasi masalah sampah terpadu
(seperti proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik / PSEL), serta
mendorong rantai pasok lokal agar kebutuhan hotel dan restoran menyerap hasil
pertanian dan produk UMKM Bali.
Cok Ace menekankan transformasi harus
berjalan serentak pada tiga pilar: pemerintah (kebijakan terkoordinasi dan tata
ruang berakar budaya), pelaku usaha (fokus pada value bukan sekadar volume),
dan masyarakat/desa adat (sebagai subjek aktif pembangunan).
Melalui penyelenggaraan Forum Balinomics, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan menegaskan kembali komitmen memperkuat sinergi lintas sektor.
Harmonisasi kebijakan dan konsistensi
implementasi di lapangan menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi
daerah sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bali yang tangguh, inklusif,
dan berkelanjutan. (lan/bi)