Beberapa WNA dari 12 orang yang dideportasi Imigrasi Ngurah Rai karena overstay dan terlibat kegiatan pemasaran dan penyewaan vila ilegal di Bali. (Foto: Ist)
BADUNG, PERSPECTIVESNEWS- Kantor Imigrasi
Ngurah Rai mendeportasi 12 warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan
keimigrasian di Bali sepanjang 13–23 Oktober 2026. Sebanyak tujuh WNA
dideportasi karena menyalahgunakan izin tinggal untuk kegiatan pemasaran di
sektor pariwisata, termasuk penyewaan vila, sementara lima lainnya akibat
melebihi masa berlaku izin tinggal (overstay).
Pelanggaran tersebut
terungkap melalui patroli dan pengawasan rutin yang dilakukan Imigrasi Ngurah
Rai di wilayah Kabupaten Badung. Dua WNA, yakni OG asal Rumania dan TO asal
Amerika Serikat, diketahui mempromosikan perjalanan wisata bagi warga negara Israel
melalui situs web dan media sosial dengan menggunakan Izin Tinggal Kunjungan
(ITK). OG dideportasi pada 15 Oktober 2026, sedangkan TO pada 22 Oktober 2026.
Tiga WNA lainnya, RH asal
Slovakia dan TI asal Belarus yang merupakan pemegang Visa on Arrival (VoA),
serta MVDA asal Belanda pemegang ITAS Remote Worker, kedapatan bekerja sebagai
staf pemasaran pada perusahaan resor yang sama. Sementara itu, VG asal Armenia,
pemegang ITK, dan VK asal Ukraina, pemegang ITAS Remote Worker, diketahui
memasarkan akomodasi atau vila melalui platform Telegram.
Selain penyalahgunaan izin
tinggal, Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi lima WNA akibat overstay, yakni
RA asal Maroko selama 156 hari, SMS asal Tanzania selama 234 hari, KLR asal
Amerika Serikat selama 248 hari, KJM asal Tanzania selama 204 hari, serta VV
asal Ukraina yang tercatat overstay hingga 2.973 hari atau lebih dari delapan
tahun.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah
Rai, Muhamad Novyandri, Jumat (30/10/2026) menegaskan, setiap orang asing yang berada di
Indonesia wajib mematuhi ketentuan izin tinggal dan peraturan keimigrasian yang
berlaku.
“Kami akan terus melaksanakan
pengawasan keimigrasian intensif, termasuk melalui patroli rutin dan tindak
lanjut atas temuan di lapangan. Setiap pelanggaran akan ditangani sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga ketertiban
dan menegakkan hukum keimigrasian di wilayah kerja Imigrasi Ngurah Rai,” tegas
Novyandri.
Sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, pengawasan keimigrasian harus memberikan dampak nyata bagi keamanan dan kepentingan masyarakat.
"Melalui
semangat 'Imigrasi untuk Rakyat', Ditjen Imigrasi berkomitmen menegakkan hukum secara
tegas demi menjaga ketertiban, melindungi kepentingan nasional, dan menciptakan
iklim pariwisata yang aman serta kondusif," ujar Hendarsam Marantoko. (lan/*)
