Bupati Badung Adi Arnawa saat menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait masih adanya krisis air bersih di kawasan Badung Selatan usai menghadiri Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Puspem Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: perspectives)
BADUNG, PERSPECTIVESNEWS- Pemerintah Kabupaten Badung
mengambil sikap tegas terhadap persoalan krisis air bersih yang masih terjadi
di kawasan Badung Selatan.
Bupati Badung Wayan Adi Arwana memastikan kinerja jajaran
Direksi Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama berada dalam pengawasan ketat,
dengan batas waktu hingga tahun 2027 untuk membuktikan hasil nyata di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Adi Arwana usai
menghadiri Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang
2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Puspem Badung, Kamis (5/11/2026).
Ia menegaskan, evaluasi menyeluruh akan langsung dijatuhkan
kepada direksi badan usaha milik daerah tersebut jika target penanganan air
bersih meleset dari ekspektasi.
"Kalau ini sudah berjalan optimal di sana, kalau
seandainya memang misalnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin di
situ saya akan evaluasi kembali terhadap keberadaan direksi," tegas Bupati
Adi Arwana.
Menurutnya, langkah-langkah strategis yang ditempuh saat ini
sudah berada pada jalur yang tepat (on the track). Namun, ia mengakui bahwa
perbaikan infrastruktur air bersih tidak bisa diselesaikan secara instan
layaknya membalikkan telapak tangan.
"Direksi sudah mengambil langkah-langkah, hanya karena
langkah-langkah yang diambil ini kan tidak semudah membalikkan telapan tangan.
Ini kan by process, on progress," tegas Adi Arnama.
Krisis air bersih di Badung Selatan, menurut bupati, tidak
terlepas dari ketimpangan antara ketersediaan debit air baku yang terbatas
dengan laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur yang sangat
masif.
Lonjakan kebutuhan kuantitatif dari masyarakat dan sektor
pariwisata membuat pasokan yang ada kerap kewalahan. Sebagai solusi jangka
panjang dan menengah, Pemkab Badung telah mengalokasikan penambahan penyertaan
modal daerah sebesar Rp150 miliar hingga tahun 2029.
Khusus untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2027, pemerintah menggelontorkan alokasi sebesar Rp37 miliar.
"Kita juga tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di sana berdampak
pada masifnya pembangunan. Tentu ini sangat berdampak terhadap kebutuhan air
bersih yang terus bertambah," jelasnya.
Pemkab Badung kini bergerak secara paralel dengan mendorong ketersediaan air baku melalui dukungan penyertaan modal. Anggaran tersebut difokuskan untuk pemasangan pipa serta perluasan jaringan transmisi guna mendistribusikan air secara optimal ke wilayah selatan.
Selain itu, Perumda Tirta Mangutama juga diinstruksikan
untuk menerapkan Metered Dose Rate (MDR) serta memanfaatkan air permukaan
secara optimal, di samping pengembangan instalasi SWRO sesuai rekomendasi DPRD
Badung.
Menyadari keluhan masyarakat yang terus berdatangan akibat
seretnya pasokan air, Bupati Adi Arnawa cukup memahami. Ia menilai wajar jika
warga merasa resah karena air bersih merupakan kebutuhan vital sehari-hari.
"Saya tahu juga masyarakat butuh air karena itu
kebutuhan vital. Tapi saya sedang berupaya untuk bagaimana pemenuhan kebutuhan
air bersih di Badung Selatan ini. Berikan kesempatan buat direksi untuk
bekerja, dan ini semua ada dalam pantauan saya,” ungkapnya.
Dengan berbagai intervensi anggaran dan teknis yang sedang
berjalan, tahun 2027 dipatok sebagai tolok ukur utama. Kinerja direksi Perumda
Tirta Mangutama akan diuji secara objektif berdasarkan progres nyata yang
dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah selatan. (lan)