Tim Hukum dan Ahli Pers Hendrayana (tengah) dalam kasus gugatan perdata Togar Situmorang terhadap empat media di Bali (Foto: tim hukum)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS
– Gugatan perdata senilai Rp 25 miliar yang dilayangkan pengacara Togar Situmorang
terhadap empat perusahaan media di Bali, resmi kandas.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar mengabulkan
eksepsi pihak tergugat dan menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili
perkara sengketa pemberitaan tersebut.
Kepastian hukum ini tertuang dalam salinan amar putusan
(sela/akhir) e-Court pada perkara perdata nomor 958/Pdt.G/2026/PN Dps yang
dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Martin.
Dalam putusannya, majelis hakim secara tegas mengabulkan
eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan IV mengenai kewenangan mengadili.
"Mengabulkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, II, III
dan IV tentang kewenangan mengadili," ujar juru bicara sekaligus Humas PN
Denpasar, I Wayan Suarta, SH., MH., Kamis (5/11/2026).
“Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk
memeriksa dan memutus perkara Nomor: 958/Pdt.G2026/PN Dps,” tegas hakim yang
diunggah dalam situs dalam putusan kedua.
Selain itu, pihak penggugat juga dihukum untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp588.000. Perkara ini sebelumnya menyasar empat
perusahaan pers lokal di Bali, yakni: PT Bali Intermedia Digital (Radar Bali
dan Radar Buleleng), PT Artha Media Fajar Bali Utama Press (Fajar Bali), PT
Bali Warta Kencana (Balipolitika), dan PT Mangupura Inter Media (MangupuraNews).
Putusan ini disambut antusias oleh para tergugat beserta tim
kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali.
Koordinator Bidang Advokasi LBH Bali, Ignatius Rhadite,
menilai putusan PN Denpasar sebagai kemenangan telak bagi penegakan demokrasi
dan kemerdekaan pers.
Menurut Rhadite, fakta persidangan membuktikan bahwa
sengketa yang terjadi murni merupakan sengketa pemberitaan yang mekanisme
penyelesaian wajib ditempuh melalui Dewan Pers, bukan langsung digiring ke
ranah perdata maupun pidana.
"Proses penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers belum
ditempuh secara utuh dan selesai oleh penggugat. Sehingga ketika mekanisme ini
belum ditempuh, artinya ini masih di domain atau kewenangan dari Dewan
Pers," tegas Rhadite.
Tim kuasa hukum media juga menilai gugatan perdata dengan
tuntutan ganti rugi fantastis—yang sempat mencuat hingga kisaran Rp20 miliar
hingga Rp25 miliar—mengindikasikan bentuk pembungkaman pers (Strategic Lawsuit
Against Public Participation atau SLAPP).
"Gugatan terhadap media ini jelas merupakan Strategic
Lawsuit Against Public Participation (against press). Karena pertama, mereka
tidak menempuh mekanisme sebagaimana diatur UU Pers. Kedua, hak jawab yang
sudah diberikan tidak digunakan dengan baik. Ketiga, nominal ganti kerugian
yang diminta menunjukkan bahwasanya penggugat tidak punya itikad baik,"
tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan media yang juga
Pemimpin Redaksi radarbali.id, Muhammad Ridwan, menyampaikan apresiasi mendalam
kepada majelis hakim dan tim kuasa hukum yang telah mengawal kasus ini hingga
tuntas.
"Terima kasih kepada tim kuasa hukum yang telah bekerja
dan mengawal perkara ini. Teman-teman solidaritas jurnalis yang kompak dan
solid. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang telah
menangani perkara ini," ucap Ridwan.
Dengan dikabulkannya eksepsi kewenangan mengadili,
pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan pada pokok gugatan di PN Denpasar.
Kendati demikian,
keempat perusahaan media belum berhenti pada titik ini. Pihak media bersama tim
hukum berencana menggelar diskusi mendalam untuk mengkaji berbagai opsi
lanjutan, termasuk kemungkinan melayangkan gugatan balik terhadap pihak
penggugat.
Sebelumnya Tim Advokasi 4 Perusahaan Media yang tergabung
dalam Solidaritas Jurnalis Bali telah menghadirkan ahli pers dari Dewan Pers
yakni Hendrayana, yang pada pokoknya menegaskan kewenangan sengketa media/pers
atau produk jurnalistik itu mutlak di dewan pers.
Sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata, pihak penggugat
memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menentukan sikap: apakah menerima
putusan atau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bali.
Apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada upaya hukum
yang diajukan oleh Togar Situmorang, maka putusan ini resmi berkekuatan hukum
tetap (inkracht).
Putusan sela PN Denpasar ini di harapkan menjadi preseden
hukum (yurisprudensi) penting bagi iklim demokrasi di Bali, memberikan rasa
aman bagi jurnalis, serta mengembalikan kepercayaan publik bahwa pers nasional
senantiasa dilindungi oleh undang-undang dalam menyampaikan kebenaran. (*)
