Penandatanganan Berita Acara Nota Kesepakatan Pemkab Badung dengan DPRD, dilakukan pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026). (Foto: Ist)
MANGUPURA, PERSPECTIVESNEWS- Pemerintah Kabupaten Badung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung resmi merampungkan pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis.
Keputusan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026).
Empat regulasi penting yang resmi disepakati meliputi: Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027.
Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan kerja keras pimpinan serta seluruh anggota dewan yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran secara komprehensif dalam mengawal proses legislasi ini.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pemikiran secara komprehensif," ujar Bupati Adi Arnawa.
Terkait postur APBD Tahun Anggaran 2027, terjadi penyesuaian signifikan dari proyeksi awal sebesar Rp14 triliun lebih menjadi Rp12,7 triliun lebih. Bupati Adi Arnawa menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan bentuk rasionalisasi dan penataan kembali program pembangunan infrastruktur agar berjalan lebih terukur, efektif, dan efisien.
"Salah satu penyebab terjadi penurunan karena kita ada pengurangan dari aspek pembiayaan, di mana yang tadinya kita merancang pinjaman terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dari Gatot Subroto ke Canggu, karena pertimbangan teknis kelihatannya tidak akan bisa dilaksanakan di tahun 2027," ungkap Bupati Adi Arnawa usai rapat paripurna.
Ia menambahkan, pengerjaan konstruksi jalan dari ruas Gatot Subroto menuju Canggu, Mengwitani, dan seterusnya digeser pelaksanaannya ke tahun 2028. Langkah ini diambil agar perencanaan benar-benar matang dan tidak membuang anggaran secara mubazir, di mana pada tahun 2027 tahapan yang berjalan difokuskan pada pembebasan lahan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri.
Menghadapi tantangan fiskal ke depan, Pemerintah Kabupaten Badung memprioritaskan optimalisasi target pencapaian PAD sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan daerah. Dengan tren peningkatan investasi dan kunjungan wisatawan mancanegara yang terus menunjukkan grafik positif di Bali, pembangunan infrastruktur yang terarah diyakini akan memperkuat ekosistem ekonomi lokal.
"Tantangan kami ke depan tentu bagaimana caranya mengoptimalkan target-target pencapaian PAD kami. Mudah-mudahan seiring dengan kita membangun ekosistem ekonomi, pembangunan infrastruktur ini akan berdampak terhadap tingkat investasi yang tidak saja meningkatkan PAD, tetapi juga memberikan peluang kesempatan kerja," jelas Adi Arnawa.
Sebagai langkah administratif lanjutan, Ranperda APBD 2027 akan segera diserahkan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, tiga Ranperda lainnya akan melalui mekanisme fasilitasi sebelum dimohonkan penetapan akhir kepada pihak dewan untuk sah menjadi Peraturan Daerah. (lan)