Sah! UMP Bali 2027 Rp4,55 Juta, Gubernur Koster: Kesejahteraan Pekerja dan PPPK Meningkat Signifikan

Gubernur Bali, Wayan Koster

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS — Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Angka ini melonjak Rp1.351.828 atau naik 42,15 persen dibandingkan UMP Bali Tahun 2026 yang berada di level Rp3.207.459.

Keputusan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tersebut diteken pada Jumat (20/11/2026) malam—bertepatan dengan momentum peringatan Hari Puputan Margarana ke-80. Selain UMP, Gubernur Bali dua periode jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 untuk sektor hotel bintang (berdasarkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025) sebesar Rp4.644.907 per bulan, atau lebih tinggi Rp85.620 dari UMP umum. Kedua ketentuan upah tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Kenaikan signifikan ini tidak hanya menyasar pekerja swasta di sektor industri dan pariwisata, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah yang skema pendapatannya mengacu pada ketentuan pengupahan.

"Dengan UMP sebesar Rp4.559.287,00, maka para pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Niskala-Sakala," tegas Koster.

Penetapan UMP Bali 2027 mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali melalui Berita Acara Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Keputusan tersebut sekaligus menjawab desakan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali yang menyampaikan aspirasi langsung kepada Koster pada 21 Oktober dan 20 November 2026 agar penghitungan upah berpijak pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Berdasarkan data pertimbangan keputusan, nilai KHL Bali Tahun 2027 tercatat sebesar Rp5.604.481 per bulan (naik dari KHL 2026 sebesar Rp5.253.107). Dengan UMP baru sebesar Rp4.559.287, rasio pemenuhan terhadap KHL melonjak menjadi 81,35 persen, jauh membaik dibandingkan tahun 2026 yang hanya mencapai 61,54 persen.

Dengan besaran tersebut, perbandingan UMP terhadap KHL mencapai 81,35 persen. Angka ini meningkat dibandingkan perbandingan UMP dan KHL pada 2026 yang tercatat sebesar 61,54 persen, dengan UMP Rp3.207.459 dan KHL Rp5.253.107.

Meski belum sepenuhnya menyamai angka KHL, lompatan persentase pemenuhan tersebut memangkas jurang antara upah minimum dan biaya hidup riil pekerja di Bali.

Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, lonjakan UMP sebesar 42,15 persen menjadi pesan politik dan ekonomi yang tegas bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan harus berbanding lurus dengan kesejahteraan para pekerja yang menopangnya. Koster menginstruksikan jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta seluruh pelaku usaha untuk menjalankan keputusan pengupahan ini secara konsisten dan penuh tanggung jawab.

"Diharapkan para pegawai dan para pekerja akan semakin bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas," harap Koster.

Dengan berlakunya UMP Rp4,55 juta dan UMSP hotel bintang Rp4,64 juta mulai awal tahun depan, tantangan berikutnya kini berada di meja pengawasan ketenagakerjaan dan komitmen pelaku usaha agar kebijakan progresif tersebut benar-benar terealisasi di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. (*)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama