
Gubernur Koster, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, menyaksikan penandatanganan dokumen rencana aksi oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari ketiga provinsi di Ruang Pertemuan Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/11/2026) malam. (Foto: Humas-Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Kerja Sama Regional Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (KR BNN) resmi memasuki tahap implementasi. Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan dokumen rencana aksi oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari ketiga provinsi di Ruang Pertemuan Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/11/2026) malam.
Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo ini menjadi langkah konkret dari kesepakatan yang sebelumnya diteken di Golo Mori, Labuan Bajo, pada 28 Januari 2026 lalu.
Sinergi lintas wilayah ini difokuskan pada lima bidang strategis untuk mendorong kemajuan bersama, yakni perencanaan, perhubungan, perdagangan dan industri, energi, serta pariwisata. Pada kesempatan yang sama, kerja sama sektor keuangan juga diperkuat melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Syariah, dan PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur.
Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi gerak cepat jajaran perangkat daerah dari ketiga provinsi dalam menyusun instrumen kerja sama yang sistematis, terarah, dan terukur. Ia meminta seluruh OPD terkait segera mengeksekusi program yang telah disepakati agar hasilnya cepat dirasakan masyarakat.
“Dokumen rencana aksi ini memastikan target dan pembagian tugas berjalan jelas. Saya berharap seluruh perangkat daerah segera merealisasikannya sesuai kewenangan masing-masing agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Koster dalam sambutannya.
Lebih jauh, Koster menekankan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar agenda pembangunan ekonomi, melainkan upaya merawat ikatan sejarah. Ketiga provinsi memiliki akar historis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT.
Menurutnya, keberhasilan tiga daerah dalam menyatukan langkah di tengah perbedaan budaya dan dinamika politik layak menjadi percontohan nasional. “Perbedaan bukanlah penghalang untuk memperkuat persatuan. Semangat kebersamaan ini adalah modal utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di ketiga provinsi,” imbuhnya.
Senada dengan Koster, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menilai kolaborasi regional ini telah menyita perhatian di tingkat nasional. Ia berharap kemitraan tersebut tidak berhenti di atas kertas, melainkan terus diwujudkan lewat kepedulian nyata seperti saat ketiga provinsi bahu-membahu menangani dampak gempa bumi di Flores pada Agustus 2026 lalu.
“Solidaritas kita sudah teruji saat penanganan gempa di Flores. Semangat saling membantu seperti inilah yang harus terus kita perluas ke sektor ekonomi dan pembangunan kawasan,” ujar Iqbal.
Sementara itu, Sekda Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mengeksekusi setiap poin dalam rencana aksi. Ia turut mengapresiasi akselerasi kerja sama yang dinilai melesat signifikan sejak penandatanganan nota kesepahaman pada 3 November 2025.
“Terima kasih atas dukungan luar biasa dari Pemprov Bali dan NTB saat penanganan gempa di Flores Agustus lalu. Kami siap mengimplementasikan program-program strategis ini demi kemajuan masyarakat bersama,” pungkas Fransiskus. (*)