DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS– Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Ketua TP PKK Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Rabu (7/12/2022) menerima kunjungan Walikota Bukittinggi, Provinsi Sumatra Barat, H. Erman Safar.
Kehadiran Walikota Bukittinggi bersama Ketua TP PKK Kota Bukittinggi, Ny. Fiona Erman Safar, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrual, Kapolres Bukittinggi AKBP. Wahyuni Sri Lestari, dan Dandim 0304 Agam, Letkol Czi Renggo Yudi Ariesko.
Walikota Bukittinggi H. Erman Safar menyampaikan, kehadiran di Kota Denpasar untuk melakukan study tiru terkait bidang pelayanan publik, hingga kebudayaan.
“Kami melihat Kota Denpasar sangat aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di bidang pelayanan publik dengan keberadaan mal pelayanan publik serta sangat intens dalam aktif dalam kegiatan kebudayaan Bali,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, dalam study tiru ini kita ingin melihat dan mengetahui lebih dekat bagaimana Walikota Denpasar bersama seluruh jajarannya mengemas dan memprogramkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat hingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya.
“Kami juga melakukan kunjungan di desa wisata dan juga Gedung Dharma Negara Alaya sebagai pusat kreatif hub di Kota Denpasar. Terima kasih Bapak Walikota yang telah menerima kami dan kami akan mengunjugi desa wisata serta gedung Dharma Negara Alaya yang nantinya akan kami adopsi dan tiru sehingga nantinya bisa diterapkan Kota Bukittinggi,” ujarnya.
Walikota Jaya Negara menjelaskan, Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan dengan luas wilayah 127,78 Km persegi. Secara administratif Denpasar terbagi menjadi 4 kecamatan serta 43 desa/kelurahan.
Ditambahkan, pusat pelayanan publik terpusat di Mal Pelayanan Publik Garaha Sewakadarma Denpasar. Mal Pelayanan Publik ini merupakan MPP pertama yang diresmikan tahun 2018, dan merupakan MPP ke empat di Indonesia, setelah Surabaya, Banyuwangi dan Jakarta.
“MPP ini hadir untuk memberikan solusi dan kemudahan pelayanan publik di Kota Denpasar. Di era digitalisasi ini, mengharuskan pemerintah untuk bertransformasi terhadap pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Jaya Negara. (hum)