DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS– Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Bali, I Made Rentin mengundang pakar Otda (Otonomi Daerah) Prof. Djohermansyah Djohan (Prof Djo-red) untuk memberikan wejangan dan arahan kepada jajaran pemerintahan.
“Disamping itu, kami juga memohon pencerahan mengenai isu-isu otonomi daerah terkini kepada Prof Djo,” tandas Rentin dalam Seminar dan Bedah Buku “Koki Otonomi, Kisah Anak Sekolah Pamong” di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (10/2/2023).
Rentin yang juga menjabat Kalaksa BPBD Provinsi Bali ini juga mengharapkan kiat dan sharing pengalaman dari Prof. Djo, yang juga dikenal sebagai pakar di bidang otonomi daerah di indonesia tersebut.
“Juga terkait kondisi politik yang menghangat belakangan ini jelang pesta demokrasi 2024 dan berakhirnya masa jabatan kepala daerah tahun ini, termasuk di Bali,” kata Rentin.
“Masukan-masukan berharga dari Prof. Djo juga sangat kami harapkan untuk mengakomodasi aspirasi-aspirasi di masyarakat kami, terkait desa dan desa adat di Bali,” imbuh Rentin.
Rentin juga sangat mengharapkan masukan terkait Prof. Djo yang memulai karirnya dari eselon V dengan pangkat ll B hingga menduduki eselon I sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan pangkat golongan ruang IV/e.
Sementara itu, Prof. Djo yang juga Guru Besar IPDN sekaligus Presiden I Otda, mengungkapkan isi dari buku ini berisikan pelajaran hidup dan karir yang dijalani oleh Prof. Djo yang dimulai dari beberapa kota di Sumatera Barat hingga akhirnya sampai ke pusat.
Prof. Djo, menjelaskan, buku ini ditulis untuk mengisi kekosongan buku biografi tokoh pemerintahan. Juga berisi pengalamannya menyaksikan dan merasakan perjalanan desentralisasi pemerintahan sejak era Soekarno hingga melanglang buana dan terlibat dalam tim perumus sejumlah produk hukum terkait Otda.
“Kita sebagai pamong, harus mengayomi semua dengan ikhlas. Pamong harus berkecimpung di bidang yang dipahami dan dimengerti tekuni dunia itu,” kata Prof. Djo.
Pria asal Sumatera Barat ini juga menyinggung soal Otda yang banyak jadi isu hangat dan diperbincangkan di daerah yang seringkali terjadi tumpang tindih antara kepentingan lokal atau daerah dan kepentingan-kepentingan pemerintah pusat.
“Kuncinya adalah seimbangkan kepentingan lokal dan nasional. Jangan juga otonomi daerah lantas menghadirkan ‘raja-raja kecil’ jika dimaknai secara berlebihan,” katanya.
“Otonomi daerah diibaratkan menggenggam anak ayam. Terlalu kencang kita genggam akan mati, namun jika direnggangkan genggamannya akan lari.jadi desentralisasi harus balance agar kepentingan nasional tetap terpenuhi dan kepentingan lokal bisa berjalan,” imbuhnya. (zil)