Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya saat menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2023, yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (29/11/2023). (Foto: Humas Prov. Bali)
JAKARTA,
PERSPECTIVESNEWS- Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya apresiasi
Bank BPD Bali konsisten terapkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) dalam area sistem pembayaran
yang diberlakukannya.
Hal ini disampaikan saat menghadiri pertemuan tahunan Bank
Indonesia tahun 2023, yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Bank BPD Bali memperoleh penghargaan sebagai Peserta Sistem
Pembayaran BI (SKNBI dan KPDHN) Terbaik kategori Area Sistem Pembayaran dalam
Award Bank Indonesia pada pertemuan tahunan Bank Indonesia 2023.
Dalam kesempatan ini, Presiden Republik Indonesia Joko
Widodo yang hadir langsung, dalam arahannya mengajak semua lembaga perbankan
yang ada di Indonesia untuk turut menjaga stabilitas perekonomian bangsa.
"Saya tahu kondisi perekonomian kita sedang tidak
stabil, dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Namun saya bersyukur dan sangat
berterima kasih kepada semua pihak khususnya lembaga perbankan, kementerian
keuangan, pemerintah daerah, OJK, BI, LPS dan pihak swasta yang sudah
bekerjasama dengan baik dan konsisten menjaga perputaran perekonomian di
Indonesia, sehingga saat ini Indonesia masih tetap tumbuh dan stabil dengan
pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%, meskipun banyak pelaku usaha
yang peredaran uangnya semakin kering,” ungkapnya.
Pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2023 ini mengangkat
tema "Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional"
diharapkan menjadikan booster dan
momentum untuk menjaga terus pertumbuhan fiscal untuk bisa naik dan meningkat,
agar menjadi sebuah pergerakan ekonomi nasional sehingga membuka lapangan kerja
baru yang dapat menopang ekonomi berkelanjutan.
Ditambahkan Presiden Jokowi, "Dampak perubahan iklim
juga akan terjadi, seperti yang sudah kita rasakan, salah satunya pemanasan
global yang mengakibatkan produksi pangan kita menurun, dan ditambah dengan
adanya dua puluh dua (22) negara yang membatasi ekspor pangan,” jelas Presiden
Jokowi.
Hingga saat ini realisasi belanja fiskal daerah masih di
angka 64% dan pusat masih berada pada 76%.
"Saya mengajak seluruh perbankan harus hati-hati dan
lebih didorong lagi kreditnya terutama bagi UMKM. Hati-hati di pangan terutama
beras, artinya kita harus optimis terkait ketersediaan pangan dan perputaran
ekonomi, namun tetap harus waspada pada perubahan yang super cepat dan
bijaksana dalam melangkah. Antisipasi terhadap semua skenario ke depan, cepat
merespon, menyelesaikan jika ada masalah, perkuat KSSK atau Komite Stabilitas
Sistem Keuangan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan,” tutup Jokowi. (humas)