Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Launching Bale Paruman Adhyaksa dan Bali Restorative Justice di Badung, Kami (8/5/2025). (Foto: Humas Pemprov Bali)
BADUNG, PERSPECTIVESNEWS - Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya bicara lantang. Di tengah banyaknya sorotan aksi premanisme yang berselimut jubah organisasi kemasyarakatan, Koster tak lagi bermain kata-kata. Ia menyebut langsung, Bali tidak membutuhkan organisasi masyarakat (ormas) nakal alias preman yang meresahkan warga dan mencoreng wajah pariwisata Bali.
Momen itu disampaikan Koster saat meresmikan Bale Paruman
Adhyaksa dan Bale Restorative Justice di Badung, Kamis (8/5/2025). Di hadapan
Kajati Bali Ketut Sumedana, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan para tokoh
adat, Koster menggarisbawahi urgensi mengembalikan kekuatan penyelesaian
masalah ke akar budaya: Desa Adat.
“Bentuknya ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa
dibiarkan,” tegas Koster dengan nada serius. “Badung adalah jantung pariwisata.
Kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok
organisasi,” tambahnya.
Gubernur asal Desa Sembiran ini menilai program Kejati Bali
sebagai langkah cerdas yang perlu diperluas. Bale Paruman Adhyaksa, yang
berbasis hukum adat, digadang menjadi benteng baru yang sanggup menekan
kriminalitas sosial tanpa harus menempuh jalur pengadilan. “Ini bukan hanya
urusan hukum. Ini pertaruhan masa depan Bali,” imbuh Koster.
Secara tegas, ia juga menyinggung peran Sipandu Beradat,
sistem keamanan terpadu desa adat yang melibatkan pecalang. Menurutnya, jika
lembaga adat dan pecalangnya kuat, Bali tak butuh ormas tambahan yang kerap
membawa agenda tersembunyi.
Koster menyudahi pidatonya dengan peringatan halus namun
tajam. “Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan
masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan negara. Jangan anggap
enteng kekuatan budaya Bali," pungkas Gubernur Koster.
Senada dengan Gubernur Bali, Kepala Kejati Bali, Ketut
Sumedana, menambahkan bahwa konsep Bale Paruman bukan sekadar simbol. Ini
adalah bentuk nyata revitalisasi hukum adat yang sudah terbukti menyelesaikan konflik
perdata dan sosial dengan cara damai.
"Kalau pidana, tentu ada batasan. Tapi konflik internal
masyarakat bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke penjara," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pun tak
menampik efektivitas pendekatan ini. Ia menyebut, dengan berjalan optimal,
sistem ini bisa meredam potensi pelanggaran hukum sejak dini dan menekan angka
penghuni lapas. “Ini cermin Bali yang beradab dan dewasa menyikapi konflik,”
katanya.
Lebih dari sekadar seremoni, penandatanganan prasasti Bale Paruman Adhyaksa hari itu menjadi sinyal keras dari Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi Bali. Bali bukan tanah subur untuk preman berkedok ormas. Dengan memperkuat kearifan lokal, mereka bukan hanya menjaga ketertiban, tapi juga martabat budaya. (lan)