BANGLI,
PERSPECTIVESNEWS - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tak ada ruang di
Bali untuk tindakan premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas). Koster
tak akan kompromi dengan premanisme. Gubernur asal Sembiran ini menyerukan agar
warga aktif melaporkan kepada aparat keamanan jika menemukan praktik-praktik
premanisme, pungli, intimidasi, dan kekerasan yang meresahkan.
Kepada aparat keamanan TNI, Polri, Kejaksaan, pecalang dan
instansi keamanan lainnya, Koster meminta agar bersinergi memberantas tindakan
premanisme di Bali.
“Jangan terlalu toleran dan kompromistis terhadap
pelanggaran. Kalau dibiarkan, yang kecil akan jadi besar dan tak terkendali.
Saya ajak masyarakat aktif melaporkan segala bentuk pelanggaran hukum di
wilayahnya masing-masing," kata Koster peringatan HUT ke-821 Kota Bangli,
Sabtu (Saniscara Paing, Langkir), 10 Mei 2025.
Wayan Koster melontarkan pernyataan keras dan lugas terkait
penindakan premanisme yang masih kerap meresahkan di berbagai daerah di Bali,
termasuk Bangli.
“Bali tidak boleh tunduk pada premanisme. Jangan biarkan
Bangli, apalagi Bali, dipermainkan oleh mereka. Ini bukan kompromi. Ini
tindakan tegas,” tegas Koster.
Ia menyebut, keberadaan ormas dan kelompok-kelompok yang
bertindak di luar hukum telah merusak nilai budaya Bali dan mengancam tatanan
sosial masyarakat. Lebih dari itu, ia menilai premanisme merusak citra Bali
sebagai destinasi pariwisata yang damai dan beradab.
“Premanisme bukan budaya Bali! Jangan tunggu membesar. Bila
dibiarkan, dia akan merusak tatanan, melemahkan wibawa hukum, dan mencoreng
citra pariwisata kita,” tegas Koster.
Gubernur menginstruksikan aparat keamanan—baik TNI, Polri,
maupun pecalang—untuk bersinergi memberantas praktik-praktik premanisme,
pungli, intimidasi, dan kekerasan yang meresahkan masyarakat. Ia juga
mengingatkan bahwa keamanan adalah fondasi utama untuk menarik investasi dan
wisatawan, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan damai.
Sikap tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan
menjadi sinyal kuat bahwa Bali, khususnya Bangli, akan terus bergerak maju
tanpa memberi ruang bagi tindakan-tindakan yang mengancam nilai budaya dan
keamanan publik.
Langkah ini sejalan dengan prioritas pembangunan bidang
keenam Bali Era Baru: “Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali”. Transformasi
digital diimbangi dengan penguatan hukum dan budaya untuk menciptakan ruang
hidup yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan.
“Bangli harus jadi contoh. Aman, tertib, dan bebas dari
preman. Hanya dengan itulah pembangunan bisa tumbuh, dan rakyat bisa sejahtera,”
pungkas Gubernur Koster. (lan)