Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun angkat bicara terkait mulai maraknya kekerasan terhadap pers, dan banyak pers tidak sehat finansial. Pernyataan Hendry itu disampaikan saat Hari Kebebasan Pers, Sabtu (3/5/2025) di Jakarta. (Foto: Humas PWI Pusat)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS - Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengingatkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia makin nyata. Ia menegaskan, negara tidak boleh tinggal diam melihat krisis yang melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi.
“Kita seperti lupa bahwa Reformasi 1998 telah melahirkan
Undang-Undang Pers yang tegas menempatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi.
Fungsi kontrol pers harus didukung semua pihak,” kata Hendry dalam
keterangannya, Sabtu (3/5/2025).
Menurut Hendry, kerentanan utama justru datang dari dalam
tubuh industri pers itu sendiri. Sekitar 90 persen perusahaan media di
Indonesia disebutnya mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak langsung pada
kesejahteraan wartawan.
Dalam kondisi seperti itu, independensi wartawan pun
terancam. “Kalau pers sakit, fungsi kontrolnya goyah. Ini bisa dimanfaatkan
oleh kekuatan politik tertentu dan merusak sendi demokrasi,” imbuhnya.
Hendry menyerukan agar negara hadir aktif memulihkan
ekosistem media. Tidak cukup hanya melalui regulasi, tapi juga dengan kebijakan
nyata yang menjamin keberlangsungan perusahaan pers dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia di dalamnya.
“Pers yang sehat akan menjaga demokrasi tetap sehat. Negara
harus ambil peran, karena berharap pada masyarakat sipil atau publik semata
tidak cukup. Banyak yang sinis pada pers akibat ulah segelintir media yang
tidak profesional,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tren kekerasan terhadap wartawan yang
kembali terjadi. Hendry menilai penangkapan wartawan dengan tuduhan obstruction
of justice, insiden kekerasan saat peliputan aksi May Day, dan upaya membungkam
kritik terhadap RUU TNI adalah tanda seriusnya kemunduran kebebasan pers di
Indonesia.
“Negara harus menjamin tidak ada lagi kriminalisasi atau
pengkerdilan terhadap wartawan. Bila ini dibiarkan, demokrasi kita akan tumbang
pelan-pelan,” kata Hendry.
Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini, kata dia, harus menjadi momentum koreksi bersama. “Kita harus kembali pada semangat awal: bekerja untuk rakyat Indonesia, menjaga kepentingan bangsa di atas segalanya. Hanya pers yang nasionalis yang akan relevan bagi masa depan negeri ini,” tutupnya. (djo)