GM PT PLN (Persero) UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho (2 dari kiri) sedang memaparkan penerapan teknologi Smart Microgrid acara peluncuran Laporan Peta Jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 Sektor Ketenagalistrikan. (Foto: PLN)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali menegaskan komitmennya mendukung transisi energi bersih melalui peluncuran dokumen Peta Jalan Emisi Nol Bersih 2045 Sektor Ketenagalistrikan Menuju Bali Net Zero Emission yang digelar di Denpasar.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas ESDM dan Ketenagakerjaan, didukung oleh CORE Universitas Udayana serta Koalisi Bali Emisi Nol Bersih. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan strategis dalam membangun sistem ketenagalistrikan yang bersih, terarah, dan inklusif demi mendukung kehidupan masyarakat Bali secara berkelanjutan.
General Manager PLN UID Bali, Eric Rossi Priyo Nugroho, menjelaskan bahwa PLN telah menerapkan teknologi smart microgrid di Nusa Penida yang memadukan pembangkit listrik berbasis diesel, tenaga surya, angin, dan sistem penyimpanan baterai (BESS).
“Microgrid ini dirancang untuk efisiensi bahan bakar dan optimalisasi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), guna memastikan pasokan listrik untuk rakyat tetap andal,” ujar Eric.
Meski demikian, ia menyoroti tantangan besar dalam menghadapi karakter intermiten EBT. “Adanya BESS sebesar 21 GWh yang akan dibangun, harus dibarengi perencanaan cadangan pembangkit untuk menjamin kontinuitas pasokan saat tidak tersedia sinar matahari atau angin. Ini menuntut ketepatan perhitungan, kesiapan teknologi, serta tenaga kerja yang kompeten,” tambahnya.
PLN juga mengingatkan pentingnya perhitungan dampak intermitensi terhadap kualitas dan frekuensi kelistrikan di Bali, yang memiliki beban puncak selama 10 jam—lebih panjang dibanding wilayah lain. Oleh karena itu, sistem penyimpanan energi perlu dirancang sedemikian rupa agar mampu merespons kebutuhan secara stabil.
Dukungan akademisi turut memperkuat arah transisi ini. Guru Besar Universitas Udayana, Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari, menyebut peluncuran peta jalan sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan kemandirian energi berbasis sumber lokal. Bali memiliki potensi besar EBT: tenaga surya mencapai 21,2 GW (termasuk PLTS atap, ground-mounted, dan terapung), tenaga angin 515 MW, panas bumi 127 MW, serta biomassa, sampah, dan tenaga air lebih dari 200 MW.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memastikan kebijakan energi bersih berjalan secara berkelanjutan.
“Kemandirian energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga ekosistem pendukung dan keseriusan bersama,” ujarnya.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menegaskan bahwa dengan potensi tersebut, Bali berpeluang menjadi provinsi pertama yang sepenuhnya ditopang energi bersih, jauh sebelum target nasional 2060. “Bali punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi laboratorium energi nasional. Mari jadikan energi bersih sebagai tulang punggung pembangunan Bali,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM dan Ketenagakerjaan Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, yang hadir mewakili Gubernur Bali, menyampaikan bahwa dokumen ini selaras dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Ia menjelaskan, visi tersebut merupakan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan kehidupan krama (masyarakat) Bali yang sejahtera dan bahagia.
“Visi ini berfokus pada menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali serta seluruh isinya, dengan pembangunan yang terencana, menyeluruh, dan terintegrasi, berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana dan kearifan lokal Sad Kerthi,” terang Setiawan.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan sejumlah regulasi pendukung seperti Perda RUED, Peraturan Gubernur tentang energi bersih, pengelolaan sampah, kendaraan listrik, pembangunan gedung hijau, serta pemanfaatan PLTS atap sebagai bentuk implementasi dari visi tersebut.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, digelar diskusi panel lintas sektor yang menghadirkan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional (DEN), PLN UID Bali, dan PT Indonesia Power UBP Bali, dengan moderator dari CORE Universitas Udayana. Diskusi memperkaya wawasan terhadap tantangan dan peluang percepatan transisi energi di Bali, termasuk aspek regulasi, investasi, dan sumber daya manusia.
Dengan pertumbuhan kebutuhan listrik yang mencapai 7–8 persen per tahun dan cadangan daya kurang dari 30 persen, transformasi sektor energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. PLN bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mewujudkan sistem kelistrikan yang tangguh, bersih, dan inklusif.
Melalui sinergi kebijakan, kolaborasi antarsektor, dan inovasi teknologi, PLN menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam menghadirkan listrik untuk rakyat—bukan sekadar penyedia energi, melainkan mitra perubahan menuju Bali yang mandiri dan bebas emisi karbon pada 2045. (lan)