Gubernur Koster menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI pada masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Denpasar sekaligus menyerahkan berbagai bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan agama, serta pemberdayaan masyarakat. (Foto: Hms Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI pada masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Denpasar.
Kunjungan ini bertujuan
menyerahkan berbagai bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan agama, serta
pemberdayaan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat
terdampak.
Dalam sambutannya, Gubernur Wayan
Koster menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI, kementerian
terkait, dan lembaga pusat atas perhatian yang besar terhadap Bali.
“Atas nama masyarakat Bali, saya
menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat
berarti, terutama bagi korban banjir Tukad Badung yang menelan 18 korban jiwa.
Pemerintah Provinsi Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat
mitigasi menghadapi musim hujan mendatang,” ujar Koster.
Gubernur Bali, Wayan Koster
melaporkan, korban bencana banjir pada (10 September lalu) yang terjadi di Tukad
(sungai) Badung.
Seperti yang diketahui bersama,
akibat banjir ini ada 18 korban jiwa meninggal dunia, 12 Denpasar, 1 Badung, 2
Jembrana dan 3 Gianyar. Dari 18 korban meninggal ini, masih ada 4 orang
meninggal dunia yang belum ditemukan hingga sekarang.
" Dari data yang dimiliki,
sejumlah pedagang terdampak 638 unit usaha 738 pedagang, dengan kerusakan kios,
los dan sejumlah dagangan yang terdapat di pelataran," jelasnya.
Ditambahkannya, 18 korban jiwa
yang meninggal dunia ini sesuai peraturan perundangan-undangan, masing-masing
mendapat santunan 15 juta dari Kementerian Sosial, Dari Pemerintah Provinsi
Bali dan Pemerintah Kota, yang diterima oleh ahli waris. Terdampak atau rusak 738 pedagang ini sudah
diberi ganti rugi oleh pemprov Bali 3,4 milyar dan semua sudah diserahkan
melalui rekening korban terdampak.
Untuk ke depan pada musim hujan
yang diperkirakan lebat pada bulan November hingga Februari nanti, jelas Koster,
Pemprov. Bali sudah melakukan proses mitigasi untuk menghadapi kemungkinan
terburuk nantinya.
"Kami juga sedang melakukan
investigasi terkait penggundulan hutan, apakah masih terjadi atau tidak, dan
dimana saja. untuk diketahui juga bahwa di hilir (pinggir Tukad Badung)
terdapat banyak tempat tinggal (tergolong padat) dan melanggar tata ruang, yang
sudah terbangun sekitar 50 tahun yang lalu dan saat itu Bali belum memiliki
tata ruang," imbuhnya.
Adapun bantuan yang diserahkan
meliputi:
-Kementerian Sosial RI
menyerahkan bantuan sosial senilai Rp 479,1 miliar kepada Pemerintah Provinsi
Bali.
Jenis bantuan mencakup PKH,
sembako, ATENSI, bufferstock logistik bencana dan keserasian sosial. Beberapa
penerima manfaat turut menerima langsung, seperti Kadek Rena Puspita Sari (alat
bantu dengar), Ida Bagus Putu Winanda Agasthya (kursi roda adaptif), I Ketut
Mudarta (sembako), dan I Made Suarma (kewirausahaan).
-BNPB melalui Deputi Logistik
menyerahkan 1 unit mobile pump set senilai Rp2,51 miliar kepada Pemprov Bali,
serta kendaraan operasional roda 4 untuk BPBD Provinsi Bali, Tabanan, Jembrana,
dan Buleleng.
-BPJPH menyerahkan 9.162
sertifikat halal gratis senilai Rp2,1 miliar kepada pelaku usaha mikro kecil,
serta sertifikat halal secara simbolis kepada lima UMKM Bali.
-Kementerian Agama menerima
bantuan keagamaan sebesar Rp 335 juta, termasuk rehabilitasi masjid/mushola,
program Indonesia Pintar untuk 7.079 siswa madrasah, dan inkubasi bisnis
pesantren.
-BPKH menyerahkan bantuan
pembangunan sarana manasik dan finishing Masjid Raudlatul Jannah senilai Rp1,8
miliar.
-BAZNAS menyerahkan bantuan rumah
layak huni dan dukungan usaha mikro kepada masyarakat terdampak.
Kunjungan ini dipimpin Ketua
Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dan merupakan bagian dari fungsi
legislasi, anggaran, serta pengawasan yang rutin dilaksanakan di daerah.
Dengan total bantuan triliunan
rupiah, pemerintah pusat dan DPR RI menegaskan komitmennya mendukung pemulihan
sosial, keagamaan, dan penguatan ketahanan masyarakat Bali.
Pada kesempatan ini, pihaknya
mengatakan, penting bagi Bali untuk segera memiliki alarm pengingat terjadinya
tsunami yang anggarannya akan dialokasikan dari pusat. (hum)