JAKARTA,
PERSPECTIVESNEWS - Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan tidak terdapat kasus baru sengketa
tanah di tahun pertama periode Pemerintahan Kabinet Merah Putih. Kementerian
ATR/BPN akan terus meningkatkan sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang
akuntabel demi mencegah adanya sengketa tanah yang merugikan masyarakat.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim
tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita
selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” kata Menteri
Nusron di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, penyelesaian sengketa tanah yang saat ini
merupakan kasus-kasus yang sudah timbul sejak lama. Oleh karena itu,
Kementerian ATR/BPN terus fokus dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan
agar tak lagi berkepanjangan.
“Semua masalah (pertanahan dan tata ruang, red) yang ada itu
adalah masalah residu pada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu,” jelas
Menteri Nusron.
Dalam menyikapi sengketa pertanahan, Menteri Nusron
menekankan bahwa Kementerian ATR/BPN sebagai regulator harus memperkuat aspek
pencegahan. Adapun langkah pencegahan dimulai dengan membuat sistem pertanahan
dan tata ruang yang akurat dan akuntabel demi mencegah adanya peluang bagi
mafia tanah.
Sebagai informasi, dalam penanganan pencegahan kejahatan
tindak pidana pertahanan tahun 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat total
kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp9,67 triliun. Dari nilai
tersebut, ada sekitar 13 ribu hektare luas bidang tanah yang berhasil
diselamatkan.
“Mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan
perbaikan sistem di internal. Karena apa? Melawan mafia tanah yang paling
efektif itu adalah membentengi diri, membuat sistem yang akurat dan akuntabel,
supaya sistem kita tidak bisa dibobol dan tidak bisa diakali,” tegas Menteri
Nusron.
Adapun kehadiran Menteri Nusron di Istana Negara dalam
rangka mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden dan Wakil Presiden
RI. Turut hadir, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para
Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. (DR/MW)