JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS- Pemerintah Kabupaten
Jembrana menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan,
dengan target ambisius mencapai nol persen kemiskinan ekstrem serta penurunan
signifikan angka kemiskinan secara umum pada tahun 2025.
Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jembrana Tahun
2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Jimbarwana, Lantai II Kantor Bupati
Jembrana, pada Rabu (22/10/2025).
Rapat bertema “Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan
Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Jembrana” ini dibuka Wakil
Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat).
Membacakan sambutan Bupati Jembrana, Wabup Ipat menekankan,
penurunan angka kemiskinan adalah indikator utama keberhasilan pembangunan
daerah. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah agar tidak lagi
memandang program penanggulangan kemiskinan sebagai tugas tambahan, melainkan
sebagai prioritas utama yang harus dilakukan secara inovatif, terarah, dan
berbasis data yang valid.
“Mari kita wujudkan Jembrana yang Maju, Harmoni, dan
Bermartabat — bukan hanya melalui pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga
melalui pembangunan jiwa, budaya, dan moral masyarakat, sebagaimana diajarkan
oleh Bung Karno: ‘Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia
Raya’,” tegas Wabup Ipat.
Dalam arahannya, Wabup Ipat menekankan tiga agenda strategis
untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Jembrana yakni Sinkronisasi Data
dan Intervensi Berlapis
Pemanfaatan Data dari P3KE (Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS sebagai basis data tunggal nasional menjadi kunci
efektivitas program.
“Seluruh OPD segera melakukan
tagging program dan anggaran pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Intervensi dilakukan secara berlapis Lapis I: Mengurangi beban masyarakat
melalui bantuan sosial, pangan, dan subsidi. Lapis II Meningkatkan pendapatan
melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha (UEP/KUBE), dan program
pinjaman tanpa bunga dan Lapis III Memenuhi kebutuhan dasar, seperti perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jaminan kesehatan universal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup Ipat menegaskan pentingnya peran
Perbekel/Lurah dan Bendesa Adat sebagai dwi-tunggal kepemimpinan wilayah dalam
menanggulangi kemiskinan.
Desa Adat diharapkan berperan aktif dalam validasi data
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya berbasis
desa.
Selain itu juga fokus pada pembangunan SDM dan transformasi ekonomi
lokal
penanggulangan
kemiskinan juga diintegrasikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia
serta penguatan ekonomi lokal.
“Program prioritas mencakup pelatihan
vokasi untuk pemuda miskin, fasilitasi kredit bersubsidi, program bedah warung
untuk UMKM, dan optimalisasi sektor pertanian dan kelautan Jembrana,” jelasnya.
Wabup Ipat juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh
pihak yang telah bekerja keras dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Ia menegaskan bahwa melalui sinergi yang kuat antara
pemerintah daerah, desa adat, dan masyarakat, target nol persen kemiskinan
ekstrem dapat tercapai.
“Semoga rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi dan
langkah konkret yang bisa kita implementasikan bersama. Saya minta seluruh
perangkat daerah menjalankan program secara sungguh-sungguh, berbasis data
valid, dan terus berinovasi sesuai bidangnya,” pungkasnya. (humasJ)