Menteri Nusron usai Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025, di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025). (Foto: ATR/BPN)
BEKASI, PERSPECTIVESNEWS- Dalam periode satu tahun
terakhir, pendaftaran tanah wakaf di Indonesia meningkat signifikan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan hal itu bisa tercapai dengan
penerapan strategi kolaboratif antara Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA), serta berbagai organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan.
“Tanah wakaf sekarang strateginya adalah menggandeng dua sektor. Pertama, para
Kepala KUA yang juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Kata
kuncinya ada di situ. Kedua, kita menggandeng kekuatan masyarakat,” ujar Menteri
Nusron usai Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025, di Pondok
Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).
Menurut Menteri Nusron, pendekatan kolaboratif ini berhasil memberikan hasil
nyata. Dilihat sejak awal masa jabatannya, pendaftaran tanah wakaf meningkat
pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Waktu saya masuk, baru 27% tanah
wakaf yang terdaftar. Sekarang, dalam satu tahun naik menjadi sekitar 35%,”
ungkapnya.
Percepatan pendaftaran tanah wakaf ini tidak terlepas dari kerja sama dengan
berbagai organisasi besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis
Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Badan Wakaf Indonesia
(BWI). Melalui kemitraan ini, Kementerian ATR/BPN memperkuat sinergi antara
pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta memberikan kepastian hukum
terhadap aset wakaf.
“Intinya, kami ingin ada percepatan, dan alhamdulillah tahun ini banyak sekali
lompatan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Percepatan sertipikasi tanah wakaf memiliki arti strategis bagi keberlanjutan
fungsi sosial keagamaan tanah tersebut. “Kami memandang pentingnya sertipikasi
wakaf karena kalau tidak segera disertipikasi akan berdampak terhadap konflik
di masa depan, apalagi di daerah yang akan dimasuki kawasan PSN. Itu bisa
berdampak panjang kalau tidak segera diselesaikan,” pungkasnya. (LS/JM)