Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berceramah terkait etika kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan publik.kepada alumni UI dan jemaah yang mengikuti Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, UI, Depok pada Senin (23/02/2026). (Foto: ATR/BPN)
DEPOK, PERSPECTIVESNEWS- Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan
pentingnya sanad keilmuan sebagai fondasi berpikir sekaligus etika kepemimpinan
dalam merumuskan kebijakan publik.
Hal itu ia sampaikan kepada alumni Universitas Indonesia
(UI) dan jemaah yang mengikuti Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, UI,
Depok pada Senin (23/02/2026).
“Ilmu itu harus ada sanadnya karena kalau tidak ada
sanadnya, itu nanti kita tersesat. Imam Muslim dalam kitabnya, Shahih Muslim,
mengatakan bahwa sanad itu bagian dari ajaran agama. Kalau tidak ada sanad,
orang akan cenderung ngawur, ngomong sesuatu semaunya sendiri,” ujar Menteri
Nusron.
Dari prinsip tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa tata
kelola pemerintahan pun membutuhkan pijakan yang serupa. Jika dalam agama sanad
menjadi penjaga otoritas ilmu, maka dalam pemerintahan, data, regulasi, dan
kerangka hukum menjadi penjaga kualitas kebijakan. Tanpa dasar normatif dan
fakta yang dapat diuji, keputusan publik berisiko berubah menjadi persepsi
pribadi yang dibungkus kewenangan.
Menteri Nusron mengatakan, kepemimpinan bukan hanya
persoalan teknis, melainkan juga persoalan moral. Dalam diri manusia selalu ada
kecenderungan merasa paling benar, manipulatif, mengikuti kepentingan pribadi,
atau bahkan menekan pihak yang lebih lemah. Jika dorongan tersebut tidak
dikendalikan, kebijakan yang lahir dapat menjauh dari rasa keadilan.
Bicara tentang kepemimpinan, Menteri Nusron mengutip salah
satu doa yang pernah dipanjatkan Rasulullah, yang bisa dijadikan pengingat
moral bagi pemegang amanah publik. “Ya Allah, siapa yang menjadi pemimpin dan
ketika memimpin ia mempersulit hidupnya orang lain, maka persulitlah hidupnya
ya Allah. Sebaliknya, siapa yang memimpin dan ia mempermudah urusan rakyatnya,
maka mudahkanlah hidupnya,” ucapnya membacakan doa tersebut.
Dalam konteks tugasnya di Kementerian ATR/BPN, Menteri
Nusron lanjut merujuk Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi “…kay la yakuna
dulatan baina al-aghniya’i minkum”, yang berarti agar kekayaan tidak hanya
beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Menurutnya, di bawah kepemimpinan
Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pertanahan dan tata ruang dirumuskan
dengan semangat mengikuti prinsip tersebut, yakni memastikan distribusi sumber
daya lebih adil dan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.
"Kebijakan seperti penataan dan penertiban Hak Guna
Usaha, redistribusi tanah, dan penataan ruang, diarahkan untuk mengurangi
ketimpangan ekonomi struktural serta memperluas manfaat sosial bagi
masyarakat," tegas Menteri Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua MUI
Bidang Penanggulangan Bencana.
Ia kemudian merujuk pada kaidah yang disampaikan para ulama
klasik bahwa keberlangsungan sebuah negara ditentukan oleh keadilannya, bukan
oleh simbol atau identitas formalnya. “Karena itu, inti kepemimpinan adalah
memastikan keadilan benar-benar hadir dalam kebijakan publik,” ujar Menteri
ATR/Kepala BPN.
Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron mengajak para alumni
dan mahasiswa memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka
panjang. Menurutnya, generasi muda perlu memadukan kompetensi profesional
dengan integritas etis agar kebijakan publik tidak hanya efektif secara
teknokratis, tetapi juga berkeadilan sosial. (PMHAL)