DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Bali menyatakan apresiasi dan dukungan penuh terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang diajukan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.
Kedua Raperda tersebut mengatur tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas serta Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-33 yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, pada Selasa (14/4/2026). Agenda rapat tersebut mendengarkan pandangan umum dari empat fraksi besar, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra-PSI, Golkar, dan Demokrat-Nasdem.
Melalui juru bicaranya, Putu Diah Pradnya Maharani, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa substansi kedua Raperda ini sudah berada di jalur yang tepat. Kebijakan ini dinilai mampu memperkuat peran pemerintah sebagai regulator serta menegaskan tanggung jawab kolektif dalam menjaga pariwisata berbasis budaya.
"Pariwisata harus menjadi jalan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya menjadi sumber ketimpangan baru. Daerah Bali harus maju tanpa tercerabut dari akar budayanya," tegas Diah Pradnya.
Sementara Fraksi Gerindra-PSI, yang pandangannya dibacakan oleh Gede Harja Astawa, turut memberikan apresiasi namun tetap memberikan catatan kritis. Salah satu yang disoroti adalah penggunaan kata "Berkualitas" dalam judul Raperda.
Gerindra-PSI mengingatkan agar diksi tersebut tidak menimbulkan asumsi dikotomis di masyarakat, seolah-olah tata kelola pariwisata sebelumnya tidak berkualitas. Selain itu, mereka menuntut transparansi penuh terkait Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
"Pemprov Bali harus merinci program kerja yang bersumber dari dana PWA agar publik bisa memantau secara objektif," ujar Harja Astawa. Ia juga menekankan perlunya langkah konkret dalam penanganan sampah, seperti pengadaan mesin pemilah bagi Desa Adat, bukan sekadar imbauan atau sanksi.
Fraksi Partai Golkar, melalui I Nyoman Wirya, menyambut baik Raperda ini sebagai solusi atas maraknya pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan persaingan tidak sehat antar-pelaku usaha. Senada dengan Gerindra-PSI, Golkar mendorong adanya portal publik untuk transparansi dana PWA demi menjaga kepercayaan wisatawan.
Sementara itu, Fraksi Demokrat-Nasdem yang dibacakan oleh I Gede Ghumi Asvatham, mengapresiasi niat baik Gubernur Koster dalam menyusun regulasi yang berlandaskan nilai filosofis Tri Hita Karana dan Sad Kerthi. (*)