Bali duduki peringkat kedua Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 tingkat nasional dengan raihan nilai mencapai 89,73. (Foto:Humas.Prov.Bali)
SEMARANG, PERSPECTIVESNEWS – Pemerintah Provinsi Bali kembali membuktikan komitmen kuatnya dalam menjaga kualitas demokrasi daerah. Meski di tengah keterbatasan anggaran, Bali sukses menyabet peringkat kedua Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 tingkat nasional dengan raihan nilai mencapai 89,73.
Apresiasi tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang berlangsung di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima, Semarang, Kamis (21/5/2026).
Berdasarkan hasil pengukuran resmi, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat pertama dengan nilai 89,79. Bali menyusul ketat di posisi kedua dengan nilai 89,73, sementara Jawa Tengah berada di tempat ketiga dengan nilai 86,72.
Capaian ini menegaskan konsistensi Provinsi Bali dalam mempertahankan kualitas demokrasi di daerahnya. Tahun ini, Bali bahkan berhasil mendongkrak nilai IDI sebesar 0,39 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup signifikan tercatat pada aspek kebebasan, khususnya pada indikator pemenuhan hak-hak pekerja.
Penghargaan ini diharapkan menjadi motor motivasi bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperkuat tata kelola demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Bali yang maju, harmonis, dan sejahtera.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Lodewijk F. Paulus, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan salah satu barometer penting pembangunan nasional sekaligus refleksi bersama dalam meningkatkan kualitas kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjaga kualitas demokrasi, stabilitas politik daerah, serta perlindungan hak masyarakat, Lodewijk F. Paulus menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
Selain penyerahan penghargaan, agenda evaluasi nasional tersebut juga memaparkan rencana pengembangan pengukuran IDI hingga tingkat kabupaten/kota, serta penyusunan rencana aksi daerah sebagai strategi penguatan demokrasi yang lebih terukur dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Acara tersebut juga menegaskan pesan penting: kualitas demokrasi tidak melulu ditentukan oleh besarnya sumber daya anggaran, melainkan oleh kesungguhan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang responsif, inklusif, dan berpihak pada rakyat. Di tengah situasi efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Bali sukses membuktikan bahwa kerja kolaboratif dan komitmen yang konsisten mampu melahirkan prestasi nasional yang membanggakan. (*)