Sekda Dewa Indra saat membuka Bimtek Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bansos di Gedung Ksirarnawa, Denpasar, Kamis (7/5). (Foto:Hums.Prov.Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Provinsi Bali resmi mencetak sejarah sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang dipercaya menjadi pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara menyeluruh di semua kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa kepercayaan dari pemerintah pusat ini adalah tanggung jawab besar yang harus dituntaskan demi kesejahteraan masyarakat.
“Bali dipercaya sebagai satu entitas karena dianggap mampu. Kita wajib menjaga kepercayaan ini. Jangan sampai tugas ini tidak tertunaikan,” ujar Dewa Indra saat membuka Bimtek Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bansos di Gedung Ksirarnawa, Denpasar, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, tahapan saat ini masih merupakan tahap awal. Setelah proses pendataan agen selesai dilakukan, data terdaftar dan diunggah, tahapan selanjutnya adalah aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital), kemudian dilanjutkan dengan Training of Trainers (TOT) atau pelatihan bagi para pelatih.
Lebih lanjut dijelaskan, Bali tengah mengemban kepercayaan besar dari pemerintah pusat. Pada Juni mendatang, Presiden dijadwalkan berkunjung secara langsung untuk melihat kecepatan, ketepatan sasaran, dan kinerja pelaksanaan program tersebut. Karena itu, ia berharap seluruh agen yang berjumlah 8.029 orang dapat bekerja secara serius dan maksimal dalam memberikan layanan bantuan sosial secara digital kepada masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan laporan secara lengkap dengan progres yang tinggi, sehingga seluruh target dan batas waktu yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik.
Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah pada Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menyampaikan bahwa transformasi digital, termasuk adopsi AI dan teknologi digital, bertujuan menyediakan layanan yang lebih efisien dan proaktif kepada masyarakat. Digitalisasi ini juga menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan yang berpusat pada masyarakat dalam desain layanan publik. (*)