Wawali Arya Wibawa saat menghadiri Rakor Digitalisasi Bansos yang di selenggarakan Kementrian Dalam Negeri RI di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6). (Foto: HumasDps)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS – Pemerintah Kota Denpasar bersiap melakukan lompatan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Digitalisasi Bansos yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/6).
Kehadiran Kota Denpasar dalam forum krusial ini tidak sendirian. Bersama Pemerintah Provinsi Bali dan 8 kabupaten lainnya di Bali, Denpasar bersinergi mendukung penuh transformasi ketepatan sasaran perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa Kemendagri kini tengah memperluas penerapan digitalisasi bansos ke 43 kabupaten/kota di Indonesia. Langkah strategis ini disiapkan sebagai fondasi utama dalam membangun Government Technology (GovTech) secara nasional.
Sebelumnya, program piloting digitalisasi bansos ini telah sukses diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan di Banyuwangi inilah yang kini direplikasikan ke puluhan daerah lain sebagai tahap awal sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.
"Ini sebetulnya adalah ide dari beliau dalam rangka perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten kota," ujar Tito.
Tito menambahkan bahwa perluasan program tersebut menjadi titik awal penyusunan peta jalan (roadmap) transformasi digital pemerintahan. "Dan ini adalah cikal bakal juga roadmap untuk menuju ke Government Technology, GovTech. Yang beberapa waktu lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasikan ke daerah-daerah lain," imbuh Tito.
Merespons arahan pusat, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyatakan kesiapan penuh Kota Denpasar untuk mengimplementasikan sistem baru ini. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar mengubah mekanisme teknis di lapangan, melainkan sebuah revolusi untuk menghadirkan keadilan sosial yang transparan dan akuntabel.
Wawali Arya Wibawa menegaskan bahwa Denpasar sangat siap menjadi daerah pelopor yang mendukung penuh realisasi pemerintah digital. “Kami memandang digitalisasi bansos sebagai fondasi menuju pelayanan publik yang lebih modern dan berbasis data," pungkasnya.
Dengan pemanfaatan infrastruktur digital yang tepat, ke depan penyaluran program perlindungan sosial di Kota Denpasar diharapkan bisa berjalan jauh lebih cepat, tepat sasaran, dan minim celah kekeliruan. (Ays/Prokopim.Dps).