Gubernur Koster dalam acara Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Sabtu (11/7). (Foto:Humas-Prov.Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara tegas, Gubernur Koster menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menggunakan data hasil sensus sebagai landasan yang pasti dan akurat dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan serta memetakan anggaran ke depan.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Koster dalam sambutannya pada acara Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Sabtu (11/7). Acara strategis ini ditandai secara simbolis dengan penancapan kayon.
"Bagi warga dan masyarakat Bali, saya minta agar bersama-sama membantu pelaksanaan sensus ekonomi ini, sebagai landasan pemetaan anggaran untuk perencanaan kebijakan pembangunan ke depan, dengan cara memberikan data akurat dan benar, agar tepat waktu dan bermanfaat untuk menyusun kebijakan sesuai data," imbuh Wayan Koster.
Sensus Ekonomi yang digelar setiap 10 tahun sekali ini memiliki instrumen penting sebagai penyedia data terpercaya untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan.
Berbeda dari sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata seluruh unit usaha dari skala mikro hingga besar, tetapi juga melakukan pembaruan data ekonomi keluarga. Gubernur Koster menambahkan bahwa melalui pembaruan data ekonomi keluarga, akan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, pola penghidupan, serta dinamika ekonomi di tingkat akar rumput.
Bagi Provinsi Bali, sensus ini memiliki arti yang sangat strategis. Sebagai daerah dengan karakteristik ekonomi unik yang bertumpu pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, serta UMKM, Bali membutuhkan data berkualitas agar kebijakan tepat sasaran. Hasil sensus diharapkan mampu memotret struktur usaha, produktivitas sektor, daya saing daerah, serta kondisi ekonomi keluarga sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali mengungkapkan adanya kebijakan khusus berupa kelonggaran waktu pelaksanaan demi menghormati hari raya keagamaan di Bali. Langkah memulai lebih awal diambil sebagai antisipasi agar proses pencacahan tidak berbenturan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan.
"Atas nama Pemerintah Daerah dan segenap masyarakat Bali, Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala BPS RI atas kebijaksanaan dan kelonggaran waktu yang diberikan. Dengan begitu, umat Hindu di Bali dapat menjalankan hari raya dengan tenang, dan akurasi data sensus pun terjaga dengan optimal," ungkap Koster.
Melalui pendataan ini, data yang akurat diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali secara terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali.
Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, yang turut hadir menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kompas bagi perjalanan bangsa. Menurutnya, data yang berkualitas akan mengarahkan pembangunan secara tepat agar Indonesia bergerak maju.
Amalia pun menitipkan pesan kuat kepada ribuan petugas sensus di lapangan. "Untuk menyukseskan pencacahan Sensus Ekonomi 2026, maka jangan sampai ada data yang terlewatkan, dan data yang disensus juga harus akurat," tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Provinsi Bali saat ini, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menyampaikan optimismenya bahwa agenda strategis nasional ini mampu menghasilkan basis data yang lebih utuh dan kokoh untuk mendukung perencanaan pembangunan.
Untuk wilayah Provinsi Bali, BPS mengerahkan sebanyak 3.774 petugas Sensus Ekonomi yang akan bergerak langsung secara door to door selama dua bulan penuh, mulai 8 Juni sampai dengan 31 Agustus mendatang.
Berdasarkan prakiraan data BPS, para petugas akan menjangkau total sasaran sebanyak 1,71 juta usaha dan keluarga. Dari jumlah tersebut, terdapat 647.337 unit usaha yang tersebar di seluruh Bali dan didominasi oleh sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian, dengan rincian: Usaha Mikro Kecil (UMK) sebanyak 632.956 unit, Usaha Menengah sebanyak 12.578 unit, dan Usaha Besar sebanyak 1.803 unit.
Gubernur Koster secara tegas kembali menginstruksikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali agar menjadikan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai basis utama dalam penyusunan kebijakan, program, penganggaran, hingga evaluasi.
"Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Bali," tutupnya optimistis. (*)