Gubernur Koster bersama Menko AHY memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7). (Foto: Humas-Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali bergerak cepat menyelaraskan langkah untuk menjaga daya saing pariwisata Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7).
Rakor yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan jajaran pemerintah daerah ini berfokus pada penguatan infrastruktur, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan sektor pariwisata.
Dalam paparannya, Gubernur Wayan Koster mengungkapkan bahwa sektor pariwisata Bali terus menunjukkan performa impresif. Sepanjang tahun 2025, Bali sukses menyedot kunjungan lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik. Dengan total kumulatif mencapai 16,3 juta orang, angka ini hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk asli Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa.
"Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan," ujar Koster.
Lebih lanjut, Bali terbukti menjadi motor utama pariwisata nasional dengan menyumbang sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia. Rata-rata pengeluaran wisatawan asing menyentuh 1.522 dolar AS per kunjungan, dengan estimasi perputaran ekonomi sektor pariwisata sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp176 triliun—atau setara 50 persen kontribusi sektor pariwisata nasional.
Dampak positif ini sukses mengatrol pertumbuhan ekonomi Bali hingga tumbuh 5,82 persen. Bali juga berhasil mencatatkan tingkat kemiskinan terendah secara nasional di angka 3,42 persen, tingkat pengangguran mini sebesar 1,45 persen, serta pendapatan per kapita masyarakat yang terus merangkak naik.
Namun, di balik rapor hijau tersebut, Koster mengingatkan adanya bom waktu ekologis dan sosial. Tingginya aktivitas pariwisata memicu alih fungsi lahan, lonjakan volume sampah, gangguan ekosistem, krisis air bersih, hingga kemacetan parah akibat keterbatasan infrastruktur. Masalah sosial seperti pelanggaran hukum oleh wisman, praktik usaha ilegal, dan gangguan keamanan juga menjadi atensi serius.
Menjawab tantangan ini, Pemprov Bali memperketat koordinasi dengan aparat penegak hukum serta menggeber program strategis. Mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Kabupaten Karangasem dan Jembrana, hingga penguatan ketahanan energi lewat pembangkit listrik berbahan bakar gas.
Di sektor mobilitas, akselerasi konektivitas darat, laut, dan penyeberangan terus digenjot. Salah satunya melalui pengembangan jalur logistik laut terintegrasi lintasan Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem guna mengurai kemacetan parah di masa puncak seperti Hari Raya Idul Fitri.
"Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali," tegas Koster.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa membenahi Bali membutuhkan kerja keroyokan yang solid antara pusat, daerah, kementerian, BUMN, hingga pemangku kepentingan terkait.
"Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi," ujar AHY.
AHY merinci sejumlah penugasan strategis lintas kementerian. Kementerian terkait ditugaskan menangani pengelolaan sampah, perlindungan lahan pangan, integrasi perencanaan, master plan pariwisata, hingga moda transportasi massal dan water taxi untuk kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar (Sarbagita).
Rencana Pesisir & Sosial: Studi kelayakan transportasi laut pesisir di Bali Selatan, sistem transportasi pengumpan (feeder), pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan.
BUMN diarahkan memperkuat konektivitas udara-laut serta integrasi ekosistem pariwisata dan aviasi.
Di sisi lain, Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Bali diminta memperkuat edukasi sampah berbasis sumber, memperketat penegakan hukum lingkungan, menyelaraskan tata ruang daerah dengan nasional, serta mengendalikan alih fungsi lahan secara ketat.
AHY memastikan intervensi pusat tetap akan menghormati adat istiadat setempat. "Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat," tambahnya.
Rakor ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk melakukan evaluasi berkala guna memastikan seluruh proyek strategis ini berjalan sesuai target demi pembangunan Bali yang berkelanjutan.
Turut hadir dalam pertemuan penting ini Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta jajaran kementerian dan kepala daerah terkait. (*)