Gubernur Koster dalam kegiatan Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7). (Foto: Humas-Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Pemerintah Provinsi Bali memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Gubernur Bali, Wayan Koster, secara tegas menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menggunakan data hasil sensus sebagai landasan pasti dan akurat dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan serta pemetaan anggaran ke depan.
Hal tersebut ditegaskan dalam sambutannya pada acara Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Sabtu (11/7).
"Bagi warga dan masyarakat Bali, saya minta agar bersama-sama membantu pelaksanaan sensus ekonomi ini, sebagai landasan pemetaan anggaran untuk perencanaan kebijakan pembangunan ke depan, dengan cara memberikan data akurat dan benar, agar tepat waktu dan bermanfaat untuk menyusun kebijakan sesuai data," ujar Koster.
Berbeda dari sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata seluruh unit usaha—mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar—tetapi juga melakukan pembaruan data ekonomi keluarga. Langkah ini dinilai krusial karena pertumbuhan ekonomi Bali harus diukur dari sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
Bagi Bali, sensus ini bernilai sangat strategis mengingat karakteristik ekonominya yang unik, yang bertumpu pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, serta UMKM. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali secara terukur dan berkelanjutan.
Sensus Ekonomi sendiri merupakan agenda strategis nasional 10 tahunan dari BPS untuk memotret struktur perekonomian bangsa. Khusus di Bali, pelaksanaan sensus diambil langkah antisipatif dengan memulai proses lebih awal agar tidak berbenturan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan.
"Atas nama Pemerintah Daerah dan segenap masyarakat Bali, Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala BPS RI atas kebijaksanaan dan kelonggaran waktu yang diberikan. Dengan begitu, umat Hindu di Bali dapat menjalankan hari raya dengan tenang, dan akurasi data sensus pun terjaga dengan optimal," tambah Koster.
Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, yang turut hadir menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kompas bagi perjalanan bangsa. Ia pun menitipkan pesan penting kepada ribuan petugas di lapangan.
"Jangan sampai ada data yang terlewatkan, dan data yang disensus juga harus akurat," tegas Amalia Adininggar.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, optimistis bahwa proses ini mampu menghasilkan basis data yang kokoh demi mendukung perencanaan daerah.
Untuk menyukseskan agenda besar ini, BPS mengerahkan 3.774 petugas yang akan turun langsung secara door to door selama dua bulan, mulai 8 Juni hingga 31 Agustus mendatang.
Berdasarkan perkiraan data BPS, terdapat total 1,71 juta sasaran pendataan yang mencakup rumah tangga keluarga dan 647.337 unit usaha di Bali. Rincian unit usaha tersebut terdiri dari: 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro kecil (UMK) yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.
Ekonomi 2026 Provinsi Bali ini ditutup secara simbolis dengan prosesi penancapan kayon, menandai dimulainya gerakan bersama membangun Bali berbasis data yang objektif dan berkualitas. (*)