Salah satu alat sirene di Jembrana, saat uji coba rutin sistem peringatan dini tsunami yang digelar pada Minggu (26/7/2026), belum membuahkan hasil signifikan. (Foto: BPBD Jembrana)
JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS- Kesiapsiagaan penanganan
bencana di Kabupaten Jembrana memicu keprihatinan. Uji coba rutin sistem
peringatan dini tsunami yang digelar pada Minggu (26/7/2026), belum membuahkan
hasil signifikan. Sejumlah alat sirine utama justru tak berfungsi optimal saat
dibutuhkan.
Dari empat lokasi yang diuji dalam rangka Hari Simulasi
Bencana tersebut, hanya satu lokasi yang benar-benar siap 100 persen. Kendala
paling fatal ditemukan di Desa Yeh Kuning, di mana perangkat sirine total bisu,
sama sekali tidak mengeluarkan suara, baik saat diuji menggunakan metode
aktivasi GSM maupun digital.
Tak hanya itu, gangguan teknis juga membayangi dua lokasi
strategis lainnya yakni di Desa Pengambengan, sirine gagal berbunyi saat
diaktifkan via metode GSM, meski metode digital masih merespons. Begitu juga
Desa Penyaringan yang mengalami masalah serupa pada metode GSM dengan suara
sirine yang terganggu.
Sedangkan hanya Pusdalops BPBD Jembrana satu-satunya titik
yang berfungsi sempurna pada kedua metode aktivasi, lengkap dengan pesan
peringatan tiga bahasa.
Padahal, pemeriksaan fisik sebelum pengujian mencatat
seluruh komponen, mulai dari menara, papan informasi, hingga jaringan Listrik, dalam
kondisi baik.
Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra,
menjelaskan bahwa kendala ini diduga kuat bersumber dari sistem teknis yang
dikelola pihak ketiga.
"Yang membunyikan sirine dari provinsi. Kemungkinan ada
kendala teknis pada sistem yang dipasang vendor. Saat ini masih dalam tahap
pengawasan dan pemeliharaan, sehingga nanti akan dilakukan evaluasi lebih
lanjut," ungkap Agus, Senin (27/7/2026).
Sistem peringatan dini ini merupakan urat nadi keselamatan
warga pesisir. Operasional sirine berada di bawah kendali BPBD Provinsi Bali,
sementara ranah pemasangan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab penuh
vendor.
BPBD Jembrana mendesak evaluasi total dan perbaikan cepat
agar saat situasi darurat benar-benar terjadi, masyarakat tidak menjadi korban
akibat teknologi yang bermasalah. (dik)