Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat memimpin Rakor Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (04/08/2026). (Foto: ATR/BPN)
KUPANG, PERSPECTIVESNEWS- Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan
adanya percepatan sertipikasi tanah rumah ibadah di Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT).
Kepada para kepala daerah yang hadir mengikuti Rapat Koordinasi
(Rakor) Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT), Selasa (04/08/2026), ia menekankan pentingnya kepastian hukum atas
rumah ibadah untuk mencegah potensi konflik pertanahan di kemudian hari.
“Kami minta tolong Bapak/Ibu Bupati jangan sampai ada tempat
ibadah atau tempat pendidikan yang belum bersertipikat. Jangan sampai rumah
ibadahnya sudah jadi, kemudian diungkit-ungkit ahli waris. Karena itu, harus
segera disertipikatkan supaya tidak menjadi masalah ke depan,” ujar Menteri
Nusron dalam Rakor yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT, Kupang.
Menurutnya, sebagai negara dengan masyarakat yang beragam
dalam kehidupan beragama, kepastian hukum atas tanah rumah ibadah menjadi hal
yang penting untuk diperhatikan. “Di NTT, total rumah ibadah baru 42% yang
telah bersetipikat. Kita ini umat beragama. Rumah kita saja kita sertipikatkan,
masa rumah Tuhan tidak kita sertipikatkan,” tutur Menteri Nusron.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari total 7.018
bidang tanah rumah ibadah di Provinsi NTT, baru 3.003 bidang yang telah
bersertipikat. Untuk itu, Menteri Nusron mengajak seluruh para kepala daerah di
Provinsi NTT bersinergi dengan jajaran Kementerian ATR/BPN agar bisa
mempercepat sertipikasi tanah rumah ibadah tanpa membedakan latar belakang
agama.
“Saya tidak peduli agamanya apa, yang penting di mana pun
rumah ibadahnya, baik gereja, masjid, pura, ayo kita percepat pelayanannya.
Gratis untuk tempat ibadah,” ucap Menteri Nusron.
Dengan sinergi yang terjalin, Menteri Nusron berharap
percepatan sertipikasi tanah rumah ibadah di NTT dapat direalisasikan dalam
beberapa bulan ke depan. “Saya berharap, ini nantinya bisa menjadi kado Natal
bagi masyarakat NTT,” pungkasnya.
Adapun dalam Rakor ini, Menteri Nusron hadir dengan
didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Kepala Biro
Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Direktur survei dan pemetaan tematik,
Agus Apriawan; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala
Kanwil BPN Provinsi NTT, I Ketut Gede Ary Sucaya. (GE/FA)