Perspectives News

Atasi Kemacetan Canggu, Pemprov Bali–PT KAI Garap Trem Listrik Baterai Sepanjang 12 Km



Gubernur Koster bersama Bupati Badung dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, melakukan penandatanganan kerja sama di Gedung Kertas Sabha, Denpasar, Selasa (1/9). (Foto: Humas-Prov.Bali)

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS — Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) resmi menyepakati kerja sama pengembangan moda transportasi massal berbasis trem listrik baterai rute Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama di Gedung Kerta Sabha, Jaya Sabha Denpasar, pada Selasa (1/9/2026).

Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, CEO Angkasa Pura, Sekda Kabupaten Badung, serta jajaran pejabat terkait. 

Kesepakatan ini merupakan bentuk tindak lanjut atas usulan Kementerian Bappenas bersama Pemprov Bali untuk memperbaiki fasilitas dan pembenahan sistem transportasi terpadu di Pulau Dewata.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pengembangan moda transportasi massal trem listrik berbasis baterai rute Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Canggu menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Badung.

 Namun, Koster memberikan arahan tegas agar seluruh proses pembangunannya tetap menjaga identitas, keindahan, serta harmoni budaya Bali tanpa mengganggu ekosistem pariwisata.

"Pengembangan transportasi harus tetap memperhatikan keunikan Bali, menjaga keindahan Bali, mendukung pariwisata, dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat," tandas Gubernur Koster.

Gubernur Koster mewanti-wanti agar keberadaan jalur trem sepanjang 12 kilometer tersebut tidak merusak ekosistem pariwisata yang telah terbangun. Jalur moda transportasi harus dirancang cermat dengan memperhitungkan keberadaan perumahan warga, lingkungan hidup, hotel, akomodasi, serta destinasi pariwisata di sepanjang rute.

"Kenyamanan wisatawan harus tetap dijaga. Keberadaan trem justru diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi pariwisata Bali," tegas Koster

Merespons arahan Gubernur Koster, PT KAI memilih konsep trem listrik berbasis baterai—bukan MRT atau LRT konvensional—karena dinilai paling selaras dengan kondisi geografis dan kearifan lokal Bali. Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menyatakan komitmennya untuk menempatkan nilai spiritualitas dan jati diri masyarakat Bali sebagai pertimbangan utama sejak tahap perencanaan.

"Infrastruktur transportasi harus dikembangkan secara hati-hati. Kemajuan teknologi tidak boleh menghilangkan identitas dan harmoni Bali," kata Bobby Rasyidin.

Guna mendukung estetika lingkungan seperti yang diarahkan Gubernur, trem diposisikan tanpa kabel listrik di sepanjang jalur, tidak berisik, berukuran relatif kecil (lebar trem sekitar 2 meter lebih), dan berjalan di atas trase selebar 3 meter dengan dua jalur serta area persilangan (crossing).

Pengembangan trem ini dilatarbelakangi oleh sangat tingginya mobilitas harian di koridor Bandara–Canggu, yang mencatat pergerakan sekitar 150 ribu orang dan 80 ribu kendaraan setiap harinya. Dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dan jeda keberangkatan (headway) antar-trem setiap 10 menit, moda baru ini diproyeksikan mampu mengangkut 15 ribu hingga 20 ribu penumpang dalam kondisi maksimal per trip. Pada operasional puncak, trem ini diproyeksikan sanggup menampung hingga 60 ribu penumpang per hari, atau menyerap sekitar 40 persen kepadatan mobilitas di jalur tersebut.

Lebih lanjut, proyek ini ditargetkan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Maret 2027. Trase pertama dijadwalkan beroperasi pada 2028, sementara seluruh rute hingga Canggu ditargetkan rampung sepenuhnya pada 2029.

Pasca-penandatanganan kesepakatan, tim gabungan akan melanjutkan tahapan kerja ke penyusunan studi teknis dan kajian lanjutan. Pemerintah bersama PT KAI juga akan menggelar sosialisasi intensif kepada masyarakat, melibatkan desa adat, serta berkoordinasi erat dengan pelaku industri pariwisata dan pengelola akomodasi di Bali agar pembangunan berjalan selaras dengan kearifan lokal. (*)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama