Wamen ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan (tengah) saat mengikuti RDP terkait Penetapan dan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2027 bersama Komisi II DPR RI, Rabu (16/09/2026). (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Dengar Pendapat
(RDP) terkait Penetapan dan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2027 bersama Komisi II DPR RI, Rabu (16/09/2026).
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala
(Waka) BPN, Ossy Dermawan, memaparkan struktur pagu anggaran, rencana
penggunaan anggaran, target output prioritas nasional, sekaligus usulan
tambahan pagu untuk mendukung pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang.
“Pagu indikatif semula sebesar Rp10,608 triliun. Setelah
terdapat tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar untuk percepatan penataan
ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), dan Online Single Submission (OSS), pagu anggaran 2027 menjadi Rp10,758
triliun,” ujar Wamen Ossy saat menghadiri rapat yang berlangsung di Gedung
DPR/MPR RI, Jakarta.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program dukungan
manajemen, penyelenggaraan penataan ruang, serta pengelolaan dan pelayanan
pertanahan.
Wamen Ossy menjelaskan, target output prioritas nasional
Kementerian ATR/BPN di tahun 2027, antara lain percepatan penyusunan 256
dokumen Persetujuan Substansi RDTR kabupaten/kota, sertipikasi hak atas tanah
melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 3.208.472 bidang,
Redistribusi Tanah sebanyak 105.600 bidang, serta akses Reforma Agraria bagi 180.000
kepala keluarga.
Dalam RDP ini, Kementerian ATR/BPN turut mengusulkan
tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,385 triliun.
“Kami mohon dukungan Komisi II DPR RI agar kebutuhan
tambahan tersebut dapat memperkuat pencapaian target prioritas, pemenuhan
kebutuhan operasional, percepatan penataan ruang, serta dukungan program 3 Juta
Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Wamen Ossy.
Pada rapat ini disepakati penetapan dan penyesuaian pagu
anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2027 sesuai hasil pembahasan bersama Komisi
II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, kemudian membacakan
persetujuan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk ditetapkan sebagai pagu
alokasi anggaran atau pagu definitif tahun 2027.
“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian
ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu
alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2027,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR
RI, Aria Bima.
RDP kali ini diikuti oleh sejumlah kementerian/lembaga yang
menjadi mitra Komisi II DPR RI. Turut hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN,
sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (JM/FA)