Bupati Kembang menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10). (Foto: prokopim.jbr)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Pemerintah Kabupaten Jembrana mendesak pemerintah pusat untuk menghadirkan solusi jangka panjang guna mengatasi kemacetan berulang di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Hal tersebut disampaikan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10).
Dalam kesempatan itu, Bupati Kembang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas dermaga yang tengah berlangsung saat ini hanyalah penanganan jangka pendek. Ia memproyeksikan lonjakan volume kendaraan akan jauh lebih tinggi di masa mendatang, terutama setelah akses Jalan Tol Trans Jawa-Bali tersambung hingga mendekati wilayah penyeberangan.
"Kalau hanya peningkatan kapasitas dermaga, itu mungkin solusi jangka pendek. Tapi harapannya ada penambahan pelabuhan yang dibangun baru karena meningkatnya pengguna kendaraan dengan tol sudah mulai mendekat," ujar Kembang Hartawan usai mengikuti rapat.
Langkah ini diambil Pemkab Jembrana untuk merespons keresahan masyarakat dan para pengguna jalan yang terdampak kemacetan panjang secara berkala di jalur vital penghubung Pulau Jawa dan Bali tersebut.
"Memang sampai saat ini masyarakat resah. terutama pengguna truk yang hari ini sangat resah dan beberapa kali sudah berdemo, dimana masyarakat menginginkan ada solusi yang konkret terhadap penyeberangan Ketapang–Gilimanuk," tegasnya.
Kunjungan kerja rombongan Banggar DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar Syarief Abdullah Alkadrie tersebut bertujuan menghimpun masukan, saran, serta rekomendasi terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.
Menanggapi usulan dan kebutuhan infrastruktur daerah, Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa porsi anggaran pusat yang disiapkan untuk Provinsi Bali sebenarnya cukup besar, meski terdapat pergeseran skema pembiayaan demi mendukung Program Strategis Nasional (PSN).
"Banyak anggaran transfer yang sekarang itu melalui program-program yang dilakukan oleh nasional. Contohnya kewenangan daerah, seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap," jelas Syarief.
Selain efisiensi anggaran pegawai paruh waktu, Syarief menambahkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan yang sebelumnya menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah kini juga disokong oleh APBN melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
"Infrastruktur jalan yang jadi kewenangan daerah, sekarang ditarik lewat Inpres. Dengan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga sebenarnya, kalau dilihat dari sisi itu, cukup besar juga. Dalam dana daerah, yang penting dana nasional yang membantu untuk pembangunan di daerah. Ya tentu semuanya ini kita lihat dari kemampuan fiskal," tandasnya.
Dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat tersebut diharapkan Pemkab Jembrana dapat direalisasikan secara konkret, khususnya dalam mewujudkan pembangunan dermaga atau pelabuhan baru demi menjamin kelancaran arus logistik dan mobilitas masyarakat di Pelabuhan Gilimanuk. (Prokopim Jembrana)