Ketua Umum LPAI Samsul Ridwan. (Foto: LPAI)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Setiap tanggal 20 November, dunia memperingati Hari Anak Sedunia (World Children's Day) sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak.
Peringatan tahun ini mengangkat tema ‘My Day, My Rights, My
Future’ yang mengingatkan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat pada
dirinya dan harus dipenuhi setiap hari, bukan hanya diperingati melalui
kegiatan seremonial.
Ketua Umum LPAI Samsul Ridwan mengatakan, memperingati Hari Anak Sedunia 2026, LPAI mengajak pemerintah pusat dan daerah, keluarga, satuan pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen dan kerja bersama dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
LPAI mendorong beberapa langkah strategis yakni:
1. Memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas pembangunan nasional dan daerah melalui kebijakan yang berpihak pada anak,
2. Memperkuat penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak agar tidak berhenti pada pencapaian predikat, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan anak.
3. Memperkuat keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak melalui pengasuhan yang positif dan bebas kekerasan.
4. Mewujudkan lingkungan pendidikan dan masyarakat yang aman dan nyaman, inklusif, bebas kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung anak untuk belajar, bermain, berkreasi, dan berpartisipasi.
5. Memperkuat perlindungan anak berbasis masyarakat melalui pemantauan kondisi anak, pencegahan kekerasan, deteksi dini, mekanisme pengaduan, dan keterhubungan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
6. Memastikan suara dan partisipasi anak menjadi bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program yang memengaruhi kehidupan mereka.
"Hari Anak Sedunia menjadi pengingat bahwa setiap hari adalah hari bagi anak untuk menikmati hak-haknya. Anak tidak seharusnya menunggu hingga mengalami kekerasan untuk mendapatkan perlindungan, tidak harus mengalami diskriminasi untuk memperoleh kesetaraan, dan tidak perlu menghadapi persoalan sendirian agar suaranya didengar," ujarnya di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Makna Historis Perjuangan Hak Anak Indonesia
Tanggal 20 November memiliki makna historis bagi perjuangan hak anak dunia. Pada tanggal tersebut, tahun 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Resolusi 44/25.
Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang mengikat
negara-negara pihak untuk menghormati, melindungi, menghargai dan memenuhi hak
anak.
Perjuangan tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang
gerakan perlindungan anak, termasuk inisiatif Eglantyne Jebb yang pada tahun
1923 memelopori Deklarasi Hak Anak.
Indonesia menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi Konvensi
Hak Anak melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Selanjutnya, komitmen tersebut
diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
beserta perubahannya.
Dengan ratifikasi tersebut, negara memiliki kewajiban untuk
mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan langkah lainnya,
termasuk penyusunan kebijakan, program, strategi, serta penyediaan anggaran
untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
Anak Investasi Masa Depan Bangsa
Hampir sepertiga penduduk Indonesia atau sekitar 28,38 persen
merupakan penduduk berusia di bawah 18 tahun. Besarnya proporsi populasi anak
ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan bagian penting dari agenda
pembangunan nasional.
Negara perlu memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali,
memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan
perlindungan, dan berpartisipasi.
Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek
pembangunan atau penerima manfaat kebijakan, melainkan pemegang hak yang harus
dihormati.
Dalam perspektif KHA, perkembangan anak tidak hanya dimaknai
sebagai pertumbuhan fisik, tetapi juga mencakup perkembangan mental, spiritual,
moral, psikologis, dan sosial.
Oleh karena itu, anak membutuhkan kondisi kehidupan yang
mendukung perkembangan dirinya secara utuh, baik dalam keluarga, lingkungan
pendidikan, masyarakat, maupun ruang digital.
Mukadimah KHA menegaskan pentingnya lingkungan keluarga yang
memberikan kebahagiaan, cinta kasih, dan pengertian agar anak dapat
mengembangkan kepribadiannya secara penuh dan harmonis.
Anak juga membutuhkan lingkungan yang aman, kesempatan belajar
dan bermain, pengasuhan yang positif, relasi sosial yang sehat, serta
perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi.
Capaian Pembangunan Perlindungan Anak
Komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak
telah diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan pembangunan. Salah satunya
melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang mendorong pemerintah
kabupaten/kota mengintegrasikan prinsip dan hak anak ke dalam kebijakan,
program, kegiatan, kelembagaan, dan penganggaran pembangunan daerah.
KLA mengadopsi lima klaster substantif hak anak sebagaimana
tercermin dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2)
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan
kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
serta (5) perlindungan khusus.
Kelima klaster tersebut didukung oleh penguatan kelembagaan
sebagai prasyarat penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Berdasarkan hasil evaluasi KLA Tahun 2025, dari 514
kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 465 kabupaten/kota berpartisipasi dalam
evaluasi. Sebanyak 355 kabupaten/kota berhasil memperoleh predikat KLA, terdiri
atas 139 predikat Pratama, 125 Madya, 69 Nindya, dan 22 Utama. Sementara itu,
sebanyak 13 provinsi memperoleh predikat Provinsi Layak Anak.
Selain melalui KLA, capaian pemenuhan hak dan perlindungan
anak juga diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA), yaitu indeks komposit
yang mencakup Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus
Anak (IPKA).
IPA dibentuk berdasarkan 19 indikator yang dikelompokkan dalam
lima klaster hak anak, yang juga menggunakan klaster KHA.
Pada tahun 2024, capaian IPA Indonesia tercatat sebesar 71,02.
Berbagai kebijakan dan instrumen pengukuran tersebut merupakan bagian penting
dari upaya negara dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun,
capaian predikat KLA maupun nilai indeks perlu terus diikuti dengan perubahan
nyata yang dapat dirasakan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari.
Tantangan Perlindungan Anak
Di tengah kemajuan kebijakan dan kelembagaan perlindungan
anak, berbagai persoalan masih menunjukkan bahwa hak anak belum sepenuhnya
terpenuhi.
Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
(SNPHAR) Tahun 2024 menunjukkan bahwa 51,78 persen anak perempuan usia 13–17
tahun pernah mengalami minimal satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.
Selain itu, sekitar 1 dari 100 anak laki-laki dan perempuan
usia 13–17 tahun, baik di perkotaan maupun perdesaan, mengalami kekerasan
seksual nonkontak sepanjang hidupnya.
Persoalan lainnya adalah ancaman anak tidak sekolah (ATS) yang
menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang belum dapat menikmati hak atas
pendidikan. Di sisi lain, sekitar satu juta anak masih terlibat dalam pekerja
anak.
Kondisi ini berisiko mengurangi kesempatan anak untuk belajar,
bermain, beristirahat, dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal.
Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak
anak memerlukan sistem yang mampu menjangkau anak hingga tingkat keluarga dan
komunitas, melakukan pencegahan dan deteksi dini, serta memastikan anak yang
mengalami kekerasan atau berada dalam situasi rentan memperoleh layanan dan
perlindungan yang dibutuhkan. (lan/*)
