Hari Anak Sedunia 2026, LPAI: 'Pastikan Hak Anak Terpenuhi Setiap Hari'

 

Ketua Umum LPAI Samsul Ridwan.  (Foto: LPAI) 

JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Setiap tanggal 20 November, dunia memperingati Hari Anak Sedunia (World Children's Day) sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak.

Peringatan tahun ini mengangkat tema ‘My Day, My Rights, My Future’ yang mengingatkan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya dan harus dipenuhi setiap hari, bukan hanya diperingati melalui kegiatan seremonial.

Ketua Umum LPAI Samsul Ridwan mengatakan, memperingati Hari Anak Sedunia 2026, LPAI mengajak pemerintah pusat dan daerah, keluarga, satuan pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen dan kerja bersama dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

LPAI mendorong beberapa langkah strategis yakni:

1.      Memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas pembangunan nasional dan daerah melalui kebijakan yang berpihak pada anak,

2.      Memperkuat penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak agar tidak berhenti pada pencapaian predikat, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan anak.

3.      Memperkuat keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak melalui pengasuhan yang positif dan bebas kekerasan.

4.      Mewujudkan lingkungan pendidikan dan masyarakat yang aman dan nyaman, inklusif, bebas kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung anak untuk belajar, bermain, berkreasi, dan berpartisipasi.

5.      Memperkuat perlindungan anak berbasis masyarakat melalui pemantauan kondisi anak, pencegahan kekerasan, deteksi dini, mekanisme pengaduan, dan keterhubungan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

6.      Memastikan suara dan partisipasi anak menjadi bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program yang memengaruhi kehidupan mereka.

"Hari Anak Sedunia menjadi pengingat bahwa setiap hari adalah hari bagi anak untuk menikmati hak-haknya. Anak tidak seharusnya menunggu hingga mengalami kekerasan untuk mendapatkan perlindungan, tidak harus mengalami diskriminasi untuk memperoleh kesetaraan, dan tidak perlu menghadapi persoalan sendirian agar suaranya didengar," ujarnya di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Makna Historis Perjuangan Hak Anak Indonesia

Tanggal 20 November memiliki makna historis bagi perjuangan hak anak dunia. Pada tanggal tersebut, tahun 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Resolusi 44/25.

Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang mengikat negara-negara pihak untuk menghormati, melindungi, menghargai dan memenuhi hak anak.

Perjuangan tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang gerakan perlindungan anak, termasuk inisiatif Eglantyne Jebb yang pada tahun 1923 memelopori Deklarasi Hak Anak.

Indonesia menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Selanjutnya, komitmen tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya.

Dengan ratifikasi tersebut, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan langkah lainnya, termasuk penyusunan kebijakan, program, strategi, serta penyediaan anggaran untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Anak Investasi Masa Depan Bangsa

Hampir sepertiga penduduk Indonesia atau sekitar 28,38 persen merupakan penduduk berusia di bawah 18 tahun. Besarnya proporsi populasi anak ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional.

Negara perlu memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan, dan berpartisipasi.

Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek pembangunan atau penerima manfaat kebijakan, melainkan pemegang hak yang harus dihormati.

Dalam perspektif KHA, perkembangan anak tidak hanya dimaknai sebagai pertumbuhan fisik, tetapi juga mencakup perkembangan mental, spiritual, moral, psikologis, dan sosial.

Oleh karena itu, anak membutuhkan kondisi kehidupan yang mendukung perkembangan dirinya secara utuh, baik dalam keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun ruang digital.

Mukadimah KHA menegaskan pentingnya lingkungan keluarga yang memberikan kebahagiaan, cinta kasih, dan pengertian agar anak dapat mengembangkan kepribadiannya secara penuh dan harmonis.

Anak juga membutuhkan lingkungan yang aman, kesempatan belajar dan bermain, pengasuhan yang positif, relasi sosial yang sehat, serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi.

Capaian Pembangunan Perlindungan Anak

Komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak telah diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan pembangunan. Salah satunya melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang mendorong pemerintah kabupaten/kota mengintegrasikan prinsip dan hak anak ke dalam kebijakan, program, kegiatan, kelembagaan, dan penganggaran pembangunan daerah.

KLA mengadopsi lima klaster substantif hak anak sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta (5) perlindungan khusus.

Kelima klaster tersebut didukung oleh penguatan kelembagaan sebagai prasyarat penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Berdasarkan hasil evaluasi KLA Tahun 2025, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 465 kabupaten/kota berpartisipasi dalam evaluasi. Sebanyak 355 kabupaten/kota berhasil memperoleh predikat KLA, terdiri atas 139 predikat Pratama, 125 Madya, 69 Nindya, dan 22 Utama. Sementara itu, sebanyak 13 provinsi memperoleh predikat Provinsi Layak Anak.

Selain melalui KLA, capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak juga diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA), yaitu indeks komposit yang mencakup Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

IPA dibentuk berdasarkan 19 indikator yang dikelompokkan dalam lima klaster hak anak, yang juga menggunakan klaster KHA.

Pada tahun 2024, capaian IPA Indonesia tercatat sebesar 71,02. Berbagai kebijakan dan instrumen pengukuran tersebut merupakan bagian penting dari upaya negara dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun, capaian predikat KLA maupun nilai indeks perlu terus diikuti dengan perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangan Perlindungan Anak

Di tengah kemajuan kebijakan dan kelembagaan perlindungan anak, berbagai persoalan masih menunjukkan bahwa hak anak belum sepenuhnya terpenuhi.

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024 menunjukkan bahwa 51,78 persen anak perempuan usia 13–17 tahun pernah mengalami minimal satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.

Selain itu, sekitar 1 dari 100 anak laki-laki dan perempuan usia 13–17 tahun, baik di perkotaan maupun perdesaan, mengalami kekerasan seksual nonkontak sepanjang hidupnya.

Persoalan lainnya adalah ancaman anak tidak sekolah (ATS) yang menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang belum dapat menikmati hak atas pendidikan. Di sisi lain, sekitar satu juta anak masih terlibat dalam pekerja anak.

Kondisi ini berisiko mengurangi kesempatan anak untuk belajar, bermain, beristirahat, dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak memerlukan sistem yang mampu menjangkau anak hingga tingkat keluarga dan komunitas, melakukan pencegahan dan deteksi dini, serta memastikan anak yang mengalami kekerasan atau berada dalam situasi rentan memperoleh layanan dan perlindungan yang dibutuhkan. (lan/*)


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama