BPBD Jembrana bersama BPBD Provinsi Bali, dengan dukungan Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana), menggelar penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Klaster Logistik Penanggulangan Bencana pada 19–21 Oktober 2026. (Foto: Humas BPBD Jembrana)
JEMBRANA,
PERSPECTIVESNEWS- Sebagai pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Bali
dan Jawa, Kabupaten Jembrana memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas
distribusi logistik, terutama saat ancaman bencana alam mengintai.
Mengantisipasi potensi kelumpuhan jalur vital
Denpasar–Gilimanuk akibat banjir maupun tanah longsor, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana bergerak cepat memperkuat
kesiapsiagaan logistik pra-bencana.
BPBD Jembrana bersama BPBD Provinsi Bali, dengan dukungan
Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko
Bencana), menggelar penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Klaster
Logistik Penanggulangan Bencana pada 19–21 Oktober 2026. Langkah ini melibatkan
organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, Polri, relawan, pengelola objek vital,
hingga media.
Penyusunan SOP ini bertujuan merumuskan pedoman kerja
bersama secara konkret, memperjelas pembagian peran, koordinasi antarinstansi,
serta mempercepat distribusi bantuan saat masa krisis tiba.
"Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan hanya
oleh satu pihak. Klaster Logistik dibentuk untuk mengoordinasikan berbagai
kapasitas tersebut agar dapat bekerja bersama secara lebih efektif," tegas
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, Selasa
(20/10/2026).
Jalur Denpasar–Gilimanuk kerap rentan terhadap bencana
banjir bandang dan tanah longsor. Jika akses jalan terputus, penyaluran bantuan
dan mobilitas masyarakat terancam lumpuh total. Oleh karena itu, kesiapan
personel, pemetaan sumber daya, dan mekanisme kerja darurat harus dimatangkan
sebelum krisis terjadi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Kedaruratan dan
Logistik BPBD Kabupaten Jembrana, I Nyoman Winata, menyampaikan bahwa SOP ini
mencakup tiga tahapan penting: sebelum, saat, dan setelah bencana.
"SOP ini menjadi standar bersama agar setiap pihak
memahami kewenangan dan tanggung jawabnya. Ke depan, simulasi berkala akan
terus dilakukan agar mekanisme ini benar-benar siap saat darurat," ujar
Winata.
Langkah strategis ini juga selaras dengan Peraturan BNPB
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Logistik Penanggulangan Bencana. Selain
memperkuat tata kelola internal, penguatan klaster ini membuka peluang kerja
sama logistik lintas wilayah dengan kabupaten tetangga.
Sementara itu, Provincial Manager Program SIAP SIAGA Bali,
Ikhyaul Ihsan, mengapresiasi proses kolaboratif tersebut. Menurutnya, kesiapan
logistik bukan sekadar dokumen di atas kertas, melainkan pembentukan
kesepahaman yang sama di lapangan.
"Program SIAP SIAGA bangga dapat mendukung proses
kolaboratif ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan
kesiapsiagaan logistik kebencanaan di Jembrana," pungkas Ikhyaul.
Melalui koordinasi dan pedoman kerja yang mantap, Jembrana memastikan pasokan bantuan dapat bergerak cepat dan tepat sasaran, menjaga 'urat nadi' transportasi Bali–Jawa tetap tangguh menghadapi potensi bencana. (dik)