Pastikan Penataan Ruang Berkelanjutan, Pemkot Denpasar Gelar Konsultasi Publik II Raperda RTRW


Sekda Eddy Mulya resmi membuka Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar, di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewaka Dharma, Lumintang, Jumat (30/10/2026). (Foto: HumasDps)

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewaka Dharma, Lumintang, Jumat (30/10/2026).

Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan penyusunan dan penataan ruang di Kota Denpasar berjalan secara responsif, transparan, akuntabel, partisipatif, serta berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai adat budaya lokal.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar I Ketut Budha, jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, serta berbagai instansi dan elemen masyarakat terkait lainnya.

Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menegaskan bahwa tata ruang merupakan wadah utama dari seluruh pembangunan kota. Mengingat kedudukan Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pelayanan, sosial, dan budaya di Bali, dinamika perkembangan ruang di wilayah ini tergolong sangat tinggi.

"Oleh karena itu, kita membutuhkan RTRW yang mampu merespons perubahan, memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta nilai-nilai adat dan budaya Bali yang menjadi jati diri Kota Denpasar," ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy Mulya menjelaskan bahwa Konsultasi Publik II ini mengusung dua agenda utama. Agenda pertama yakni penyampaian tindak lanjut masukan dari Konsultasi Publik I secara terbuka, mencakup masukan yang diakomodasi seluruhnya, diakomodasi sebagian, maupun yang belum dapat diakomodasi beserta penjelasan alasan teknis dan yuridisnya.

"Kami ingin setiap masukan yang Bapak/Ibu sampaikan sebelumnya, kami tindaklanjuti secara terbuka. Ini merupakan komitmen kami untuk mewujudkan penataan ruang yang transparan dan akuntabel," imbuhnya.

Agenda kedua meliputi pembahasan rancangan konsep terpilih yang telah dituangkan dalam materi teknis, naskah akademik, dan Raperda tentang RTRW Kota Denpasar. Pembahasan ini mencakup tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; kawasan strategis kota; arahan pemanfaatan ruang beserta indikasi program utama; hingga ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Seluruh materi tersebut telah mengintegrasikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan diselaraskan dengan RTRW Provinsi Bali.

Pelaksanaan konsultasi publik ini juga merupakan amanat regulasi nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021. Aturan tersebut mewajibkan keterlibatan masyarakat secara aktif dan dialogis melalui pelaksanaan konsultasi publik sekurang-kurangnya dua kali.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, menyampaikan bahwa seluruh hasil dari forum ini akan menjadi kelengkapan dokumen dalam pengajuan Persetujuan Substansi kepada Kementerian ATR/BPN.

"Melalui konsultasi publik ini kami menghimpun saran, masukan, dan penyempurnaan dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga RTRW Kota Denpasar yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan pembangunan, memberikan kepastian hukum, serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya," terangnya.

I Gede Cipta Sudewa Atmaja pun berharap forum ini dapat menjadi sarana penguat koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan demi penataan ruang ibu kota Bali yang lebih baik.

"Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan penataan ruang Kota Denpasar yang tertata, berkeadilan, dan berkelanjutan," tutupnya. (*)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama