Sampaikan Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD, Gubernur Koster Siapkan Belanja Tak Terduga Rp150 Miliar di APBD Bali 2027


Gubernur Koster saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna ke-56 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (30/10/2026). (Foto:ist)

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-56 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (30/10/2026). Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri 45 anggota dewan tersebut agenda utamanya mendengarkan jawaban Gubernur Bali Wayan Koster atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.

Hadir langsung didampingi Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta beserta jajaran undangan, Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam merancang postur anggaran yang realistis, terukur, dan diposisikan sebagai instrumen kebijakan fiskal strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Penyusunan APBD 2027 kita arahkan pada efektivitas alokasi belanja yang berkorelasi langsung dengan pencapaian indikator kinerja utama dan kesejahteraan masyarakat," ujar Koster di hadapan para wakil rakyat.

Gubernur Koster menambahkan, seluruh struktur penganggaran dirancang secara ketat agar setiap rupiah anggaran memiliki korelasi langsung dengan pencapaian target makro pembangunan daerah.

"Penyusunan APBD 2027 kami arahkan secara ketat pada efektivitas dan ketepatan alokasi belanja yang terukur, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar berkorelasi langsung dengan pencapaian indikator kinerja utama program prioritas Pemerintah Provinsi Bali serta target makro pembangunan daerah," tegasnya.

Dalam penyampaiannya, dipaparkan sejumlah target makro pembangunan daerah Bali untuk tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai kisaran 6 hingga 6,54 persen, tingkat kemiskinan ditekan menjadi 2,75 hingga 3,40 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipatok pada angka 79,1 hingga 80. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka dirancang pada kisaran 1,75 hingga 2,25 persen, serta Gini Ratio dijaga pada angka 0,33 hingga 0,340.

Di sektor pendukung, eksekutif dan legislatif mencermati sektor pariwisata yang saat ini menyumbang sekitar 65 persen bagi ekonomi Bali. Kunjungan wisatawan asing terpantau stabil di angka 19.000 hingga 25.000 orang per hari dengan rata-rata harian 22.000 orang, sementara wisatawan domestik mencapai 11.000 hingga 14.000 orang per hari dari berbagai daerah. Proyeksi kunjungan wisatawan asing hingga akhir Desember 2026 diperkirakan mampu menembus 7,1 hingga 7,2 juta jiwa, meningkat dari capaian tahun 2025 sebesar 7,05 juta jiwa.

Kendati demikian, Pemprov Bali bersama DPRD terus mendorong transformasi struktural ekonomi guna mereduksi ketergantungan tunggal pada pariwisata melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Langkah ini mengoptimalkan enam sektor unggulan, yaitu Pertanian terintegrasi dan agroindustri, Kelautan dan Perikanan, Industri Kreatif, IK-UMKM & Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata.

Pada aspek mitigasi fiskal untuk mengantisipasi dinamika dan potensi ketidakpastian, Pemprov Bali memperkuat bantalan cadangan anggaran melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Guna mengantisipasi dinamika dan potensi ketidakpastian fiskal, Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan strategi mitigasi yang matang. Cadangan fiskal melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) ditingkatkan secara signifikan menjadi Rp150 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2027, yang berarti mengalami lonjakan tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp50 miliar," papar Koster.

Dari sisi pendapatan, total pendapatan daerah yang dirancang pada APBD 2027 mencapai Rp5,7 triliun lebih. Angka tersebut belum memperhitungkan skema transfer pemerintah pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun pendapatan transfer antar-daerah kabupaten/kota se-Bali. Dari jumlah tersebut, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp4,5 triliun lebih.

Gubernur Koster optimistis target penerimaan daerah dapat tercapai melalui optimalisasi potensi PAD dan dukungan kebijakan fiskal.

"Target PAD 2027 kita proyeksikan mencapai Rp4,5 triliun lebih, ditambah target pungutan wisatawan asing sebesar Rp600 miliar," tegas Koster.

Guna mencapai target PAD tersebut, Pemprov Bali memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang patuh dan tepat waktu. Di sisi lain, penerimaan dari pungutan wisatawan asing dipatok sebesar Rp600 miliar pada 2027.

Atensi DPRD Bali terhadap pemerataan pembangunan dan pelestarian kebudayaan juga diakomodasi melalui alokasi dana hibah sebesar Rp300 juta untuk masing-masing desa adat, yang peruntukannya difokuskan pada bencingah, piodalan, dan parhyangan. Penjabaran teknis penggunaan anggaran tersebut diserahkan penuh kepada masing-masing Desa Adat sebagai bentuk penghormatan terhadap otonominya.

Menanggapi sorotan fraksi-fraksi mengenai pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung, Gubernur menegaskan proyek strategis tersebut dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Bali Selatan guna menggeser konsentrasi pariwisata ke wilayah timur dan tengah, meliputi Klungkung, Gianyar, Bangli, dan Karangasem.

"Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung terus dimatangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru guna menggeser konsentrasi pariwisata dari Bali Selatan ke wilayah timur dan tengah, meliputi Klungkung, Gianyar, Bangli, dan Karangasem," ujarnya.

Ia menambahkan, PKB juga disiapkan menjadi pusat pelestarian, pelindungan, pemajuan, dan pementasan seni budaya Bali yang lebih representatif dengan mengusung konsep ekonomi hijau (green economy), sehingga memerlukan dukungan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai.

Selain itu, alokasi anggaran perbaikan jalan rusak, pengelolaan irigasi subak, serta penanggulangan sampah di kabupaten/kota se-Bali tetap disiapkan secara proporsional. Di bidang pendidikan, Pemprov Bali menyampaikan bahwa kebijakan sekolah unggul atau sekolah favorit telah resmi ditiadakan dan beralih ke sistem sekolah inklusif secara menyeluruh sesuai arahan Kementerian.

Rapat Paripurna ke-56 ini ditutup dengan penyampaian apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Bali atas komitmen bersama dalam mendorong reformasi asimetris serta mengubah lembaga hasil PAD menjadi skema transfer keadilan fiskal. Berbagai substansi, materi, dan perincian teknis anggaran selanjutnya akan dibahas secara mendalam dalam forum rapat kerja antara komisi-komisi DPRD Bali dan tim anggaran eksekutif. (*)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama