Gubernur Koster menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026). (Foto: Humas-Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS– Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Kebutuhan tersebut dinilai mendesak mengingat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional yang memberikan kontribusi devisa amat besar bagi negara, namun kini masih dihadapkan pada tantangan kemacetan, persoalan sampah, hingga kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Harapan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Gubernur Koster mengapresiasi kunjungan kerja Banggar DPR RI tersebut sebagai momentum untuk menyampaikan secara langsung karakteristik, kebutuhan, serta tantangan pembangunan Bali kepada lembaga legislatif pusat. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus karena mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah.
Pembangunan Bali dilaksanakan melalui prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Oleh sebab itu, alokasi anggaran pembangunan untuk Bali tidak bisa hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah semata, melainkan harus memperhitungkan beban Bali sebagai etalase pariwisata dunia.
Berdasarkan data Pemprov Bali, sepanjang 2025 Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, yang terdiri dari 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat mencapai sekitar Rp176 triliun, atau menyumbang sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Gubernur Koster.
Menurut Gubernur, pesatnya pertumbuhan pariwisata wajib diimbangi dengan peningkatkan kapasitas jalan, transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, pasokan energi, hingga pelabuhan. Saat ini Bali masih menghadapi persoalan pelik seperti kemacetan lalu lintas, keterbatasan air bersih dan transportasi umum, masalah sampah, serta kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan/Sarbagita dengan wilayah lainnya.
Gubernur Koster menekankan bahwa penguatan alokasi anggaran pusat untuk Bali bukan semata-mata demi kepentingan daerah, melainkan memiliki dimensi kepentingan nasional.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.
Sejumlah proyek infrastruktur strategis di Bali yang membutuhkan intervensi dan dukungan pembiayaan APBN meliputi: Konektivitas dan Jalan: Pembangunan serta peningkatan jalan nasional; konektivitas Singaraja–Mengwi; Jalan Lingkar Bali; konektivitas Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng; serta konektivitas Nusa Penida dan pembangunan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan.
Pelabuhan dan Logistik: Pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Sumber Daya Air: Penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab, hingga Lingkungan dan Energi: Pengelolaan sampah terpadu dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih.
Gubernur Koster menambahkan, pembangunan konektivitas di kawasan Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat sangat krusial untuk mendorong pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru agar tidak terus menumpuk di kawasan Bali Selatan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Bali tidak lagi berfokus pada kuantitas angka kunjungan semata.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuh Koster.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk menghimpun masukan, saran, serta rekomendasi terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian Transfer ke Daerah dalam struktur APBN.
Syarief menampik anggapan adanya penurunan alokasi anggaran transfer pusat ke daerah. Ia menerangkan bahwa sebagian anggaran dialokasikan melalui program-program strategis nasional yang manfaatnya diterima langsung oleh daerah, termasuk pembiayaan PPPK paruh waktu dan pembangunan infrastruktur via mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelas Syarief.
Banggar DPR RI mengapresiasi pemaparan komprehensif dari Gubernur Bali mengenai potensi, tantangan, dan karakteristik pembangunan daerah. Pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov Bali dalam menjaga pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, mengingat keberlanjutan sektor pariwisata sangat bergantung pada kelestarian lingkungan, keandalan infrastruktur, mutu pelayanan, serta kelestarian budaya Bali. (*)