
Gubernur Koster saat berdialog dengan Aliansi Bali Tidak Diam, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, serta mahasiswa di Depan Kantor Gubernur Bali, Jumat (20/11/2026). (Foto: Istimewa)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS — Gubernur Bali Wayan Koster membuka peluang mengkaji ulang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 dengan mempertimbangkan rekomendasi suara terbanyak Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp4.559.886, menyusul desakan pekerja dalam aksi damai dan audiensi di depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (20/11/2026). Pertemuan yang digelar sehari sebelum batas akhir penandatanganan Surat Keputusan (SK) pada 21 November 2026 itu diikuti Aliansi Bali Tidak Diam, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, serta mahasiswa.
Dalam dialog yang berlangsung sekitar satu jam, perwakilan buruh menolak simulasi jalan tengah di angka Rp4,2 juta yang sempat dikaji Koster dan mendesak agar gubernur menjadikan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan sebagai rujukan utama. Koster menegaskan angka Rp4,2 juta baru sebatas latihan simulasi sementara yang belum bersifat final dan masih dapat disesuaikan sebelum SK diteken.
"Jadi Rp4,2 juta belum putus, tapi itu exercise sementara. Berikan saya waktu mempertimbangkan yang terbaik sesuai harapan kawan-kawan untuk memutuskan supaya sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan," kata Koster.
Koster menjelaskan bahwa dirinya telah menelusuri riwayat penetapan UMP Bali sejak 2016 hingga 2026 setelah menyerap aspirasi pekerja pada audiensi sebelumnya, 21 Oktober 2026. Dari penelusuran tersebut, ia menilai penerapan formula upah semata—bahkan dengan nilai alfa tertinggi (1)—hanya menghasilkan proyeksi sekitar Rp3,5 juta untuk tahun 2027.
Karena itu, Koster turut melirik pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan mencermati empat alternatif yang dibahas Dewan Pengupahan Provinsi Bali yakni sekitar Rp3,5 juta, Rp3,8 juta, Rp4,5 juta, dan Rp5,6 juta sesuai KHL, sebelum berupaya mencari titik temu antara kepentingan penerima upah dan keberlangsungan usaha.
"Kalau pelaku usaha pasti maunya yang paling rendah. Kalau penerima upah pasti maunya yang paling tinggi. Makanya harus dikompromikan," ujar Koster.
Desakan agar rekomendasi Rp4.559.886 dipenuhi muncul di tengah jauhnya jarak antara UMP Bali berjalan sebesar Rp3.207.459 per bulan dengan standar KHL Bali yang mencapai Rp5.604.481, atau menyisakan selisih Rp2.397.022 (baru memenuhi 57,23 persen KHL).
Koordinator lapangan aksi, Excel Bagaskara, menyoroti bahwa pemenuhan KHL di Bali masih tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi lain yang disebut sekitar 80 persen, sementara pekerja juga menanggung kewajiban biaya adat dan sosial kemasyarakatan di luar komponen KHL. Kondisi tersebut dinilai memicu jeratan utang hingga mendorong sebagian warga merantau ke luar negeri mencari penghidupan lebih layak.
"Di satu sisi upahnya murah, di satu sisi beban untuk merawat dan menjaga adat istiadat masyarakat Bali juga tidak terakomodasi dalam KHL," tegas Excel Bagaskara.
Sementara itu, Sekretaris FSPM Regional Bali Ida Dewa Made Rai Budi Darsana menyatakan pihaknya akan terus mengawal penerbitan SK UMP Bali 2027 hingga batas waktu penetapan. Ia berharap Koster konsisten mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah.
"Mari kita kawal bersama-sama. Mudah-mudahan beliau tidak ingkar janji dan tidak lemah sebagai gubernur," kata Ida Dewa Made Rai Budi Darsana. (*)