Hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 192
perusahaan, yang terdiri atas 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi
(MI), telah menyampaikan komitmen mengenai pilihan kelompok kegiatan usaha.
Rilis yang diterima pada Rabu (11/11/2026), upaya ini merupakan bagian dari komitmen OJK membangun industri pasar modal yang semakin sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing melalui penguatan regulasi, kelembagaan, pengawasan, serta penegakan hukum secara konsisten.
Hal ini sekaligus bertujuan
memperkuat pelindungan investor serta menjaga kepercayaan
masyarakat dan investor global terhadap pasar modal Indonesia.
Penetapan pilihan kelompok kegiatan
usaha ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan OJK (POJK) Nomor 3
Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang
Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang
Efek serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha
Manajer Investasi.
Melalui kedua peraturan tersebut, OJK
mendorong penguatan permodalan, kualitas kepemilikan dan pengendalian,
kepengurusan, tata kelola, serta manajemen risiko PE dan MI yang bertujuan
untuk memastikan kemampuan setiap perusahaan sesuai dengan kompleksitas
kegiatan usaha dan risiko yang dihadapinya.
Kedua POJK tersebut juga mengatur pembagian kelompok kegiatan usaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan pemenuhan persyaratan tertentu. Kelompok tersebut adalah Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) dan Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU).
Pengelompokan
ini menjadi dasar untuk menentukan kegiatan usaha yang dapat dijalankan sesuai
dengan kemampuan masing-masing perusahaan.
Komitmen
Penguatan Kelembagaan Industri
Hingga 29 Oktober 2026, OJK telah
menerima komitmen pilihan kelompok kegiatan usaha dari 107 PE dengan rincian
sebagai berikut:
1. 74 PE memilih PEKU 3;
2. 22 PE memilih PEKU 2; dan
3. 11 PE memilih PEKU 1.
Sementara itu, 85 MI telah menyampaikan
pilihan kelompok kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut:
1. 70 MI memilih MIKU 2; dan
2. 15 MI memilih MIKU 1;
Komitmen tersebut menjadi langkah awal
bagi PE dan MI untuk menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan persyaratan
kegiatan usaha yang akan dijalankan.
OJK sebelumnya telah memberikan masa
transisi agar pelaku industri dapat melakukan penyesuaian secara bertahap
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan ditargetkan hingga
April 2029.
Selama masa transisi, OJK akan terus
memantau perkembangan pemenuhan komitmen setiap perusahaan serta berkoordinasi
dengan pemegang saham, pengurus, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan
terkait.
OJK juga menekankan pentingnya dukungan
pemegang saham untuk memastikan kecukupan modal serta memperkuat tata kelola
dan kemampuan operasional perusahaan agar proses transformasi berjalan efektif
dan berkelanjutan.
Penguatan
Tata Kelola dan Pencegahan Pelanggaran Berulang
Selain memperkuat kelembagaan, OJK terus
meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga
integritas pasar modal serta mencegah pelanggaran berulang.
OJK mengenakan sanksi kepada pelaku
industri yang terbukti melakukan pelanggaran. OJK juga mendorong perbaikan
melalui pembinaan, evaluasi penyebab pelanggaran, serta penguatan sistem
pengendalian internal dan kepatuhan.
Sebagai tindak lanjut atas sejumlah
kasus pelanggaran yang melibatkan PE, OJK telah meminta perusahaan terkait
untuk melakukan perbaikan, antara lain:
1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kompetensi pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
2. Memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi
kepatuhan perusahaan;
3. Mengevaluasi penyebab pelanggaran secara menyeluruh
serta menetapkan langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa; dan
4. Menyampaikan hasil evaluasi serta pelaksanaan langkah perbaikan kepada OJK.
Dalam pengawasan MI, OJK terus
memperkuat komunikasi secara proaktif dengan asosiasi industri. OJK juga
meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan untuk mendorong kepatuhan
serta penerapan tata kelola yang baik.
Langkah tersebut merupakan bagian dari
pendekatan pengawasan OJK yang memadukan penegakan hukum, pencegahan, dan
perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi risiko pelanggaran berulang. (lan/ojk)